Indeks Kota Toleran 2021, Kota Bogor Terus Naik Peringkat
Temuan SETARA Institute pada pemajuan toleransi di kota-kota besar tersebut terletak kepada kualifikasi kepemimpinan kota
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Erik S
Bima Arya membuat program dialog lintas agama, merayakan secara terbuka perbedaan dan keberagaman, menarasikan kembali kearifan lokal kota Bogor melalui perhelatan kesenian dan kebudayaan di acara Bogor Street Festival CGM 2020.
Baca juga: Ganjar Pranowo Ajak Masyarakat Saling Toleransi Selama Ramadan
Langkah-langkah ini berhasil membuat Bogor keluar dari jurang konflik intoleransi.
Bahkan, di tahun 2021 kota Bogor berhasil menyelesaikan konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang sudah terkatung-katung selama 15 tahun.
Melalui evaluasi penyelenggaraan IKT sejak 2015 sampai dengan 2021, pemajuan toleransi di beberapa kota yang berhasil memperbaiki posisi rangking darir endah ke tinggi, secara umum dipengaruhi empat hal.
Pertama, kualifikasi kepemimpinan. Kedua, kearifan lokal dan budaya. Ketiga, Forum kerukunan, kebangsaan dan organisasi pemuda yang terbuka dengan dialog dan terfasilitasi dengan baik menjadi salah satu faktor penjaga toleransi.
Keempat, tata kelola pemerintahan yang inklusif, mengampu berbagai faktor, seperti perlindungan perempuan, kota ramah anak, fasilitasi perayaan ibadah, ruang-ruang dialog, kampung religi, kampung toleransi, memberikan inspirasi masyarakat kota
untuk mempertahankan dan melestarikan toleransi.
IKT ditujukan untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.
Baseline ini akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan dunia tentang kondisi toleransi di 94 kota di Indonesia.
Pengukuran yang dilakukan SETARA Institute dalam Indeks Kota Toleran mengkombinasikan paradigma hak konstitusional warga, sesuai jaminan konstitusi, dan hak asasi manusia, sesuai dengan standar hukum HAM internasional, khususnya hak sipil dan politik.
Studi ini ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan pembinaan ruang-ruang toleransi di kota yang dilakukan oleh pemerintah kota setempat dan/atau didukung serta berkolaborasi bersama elemen masyarakat secara umum. (*)