Laporan Reporter TribunPadang.com, Rezi Azwar

TRIBUNNEWS.COM, PADANG - Data Mabes Polri yang menyebutkan, ada 1.125 orang yang diduga terafiliasi Negara Islam Indonesia (NII)  di Sumatera Barat ditanggapi  Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Mahyeldi mengatakan,  data ini perlu diperjelas agar informasi yang beredar tidak bias.

"Indikasi adanya angka ribuan orang ini perlu dijelaskan oleh instansi terkait," katanya, Selasa (19/4/2022).

Menurutnya informasi seputar jaringan teroris NII di Sumbar bias.

Baca juga: Jika Rusia Tetap Diundang ke KTT G20, Negara Barat Ancam Walk-Out

Sepanjang pengetahuannya, lanjut Mahyeldi NII itu bukan berpusat di Sumbar tapi wilayah lainnya.

"Apalagi ada yang mengatakan mereka akan menggulingkan pemerintahan.

Saya kira informasi itu sudah terlalu," katanya.

Ia pun berharap pihak terkait bisa lebih menjelaskan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan pendapat yang berbeda satu sama lainnya.

Apalagi ada beberapa kota di Sumbar yang dicap intoleran.

"Masa Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang dikatakan Intoleran.

Kita harapkan NGO yang seperti ini jangan diamini saja," katanya. 

Mahyeldi pun mengharapkan pemerintah bisa mengontrol agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. 

Gubernur menyebutkan hal seperti ini sudah makanan tahunan masyarakat Sumatera Barat.

"Setiap tahun ada saja, dahulu dikatakan lebih Islami daerah lain daripada Kota Padang misalnya. Kemudian ada yang mengatakan indeks demokrasi, intoleran, dan macam-macam," katanya.

Sepengetahuannya itu adalah lembaga-lembaga yang tidak dimiliki pemerintah namun menyebarkan hasil pendapat mereka.

Lembaga seperti harus dikontrol pemerintah, sehingga tidak memicu tanggapan liar di tengah masyarakat.(*)

Artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul Respon Gubernur Mahyeldi soal Jaringan NII di Sumbar, Perlu Dijelaskan agar Tak Bias