TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mengecam serangan ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua di Jayapura dan mendesak aparat berwenang untuk segera mengusut tuntas dugaan serangan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan serupa terjadi lagi.

Berdasarkan pernyataan bersama Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua yang diterima Tribunnews.com dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pada Senin (9/5/2022), Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak tiga hal.

Pertama agar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas dugaan serangan ke kantor LBH Papua.

Kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia agar segera membawa terduga pelaku ke proses peradilan yang adil dan terbuka.

"Ketiga, Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah serangan serupa terhadap pembela HAM," kata Koalisi.

Koalisi mengatakan pada Senin, 9 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Timur, sebuah motor terbakar dalam garasi mobil kantor LBH Papua di Jayapura. 

Dari hasil pemeriksaan di sekitar tempat kejadian, staf LBH Papua menemukan sumbu yang berbau minyak tanah. 

Mereka juga menemukan sebuah plastik berisi sisa bensin. 

Selain itu, staf LBH Papua mendapatkan keterangan dari dua orang warga yang sempat melintas di depan kantor LBH Papua sebelum terjadinya kebakaran. 

Mereka mengatakan sempat melihat seseorang yang memakai sweater hitam, topi dan masker lari keluar dari lingkungan kantor LBH Papua dan langsung meninggalkan lokasi dengan motor.

Kejadian ini, kata Koalisi, merupakan serangan terbaru dari banyak sekali kasus penyerangan  terhadap para pembela HAM, baik di Papua maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. 

Melihat pola kejadian-kejadian tersebut, menurut Koalisi serangan itu patut diduga terkait dengan upaya LBH Papua dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM dan mendampingi korban-korban pelanggaran HAM, mulai dari mahasiswa, buruh, masyarakat adat hingga aktivis.

Baca juga: LBH Laporkan ke Kompolnas Kasus 2 Orang Meninggal Saat Aksi Tolak DOB di Yahukimo Papua

Sebelumnya, kata Koalisi, pada November 2021, rumah orangtua pengacara HAM Veronica Koman, yang aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, diserang oleh dua orang tidak dikenal yang melempar paket dengan bahan peledak ke dalam garasi. 

Sementara pada September 2021, kantor LBH Yogyakarta dilempari bom molotov pada dini hari. 

"Sampai hari ini, belum ada yang dinyatakan sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut," kata Koalisi.

Serangan terhadap para pembela HAM Papua, kata Koalisi, juga merupakan serangan terhadap demokrasi. 

Sehingga pemerintah tidak boleh memandang remeh persoalan tersebut, apalagi pemerintah berhutang janji untuk segera menyelesaikan permasalahan Papua, termasuk permasalahan pelanggaran HAM. 

Jika terus-menerus dibiarkan, lanjut Koalisi, upaya intimidasi seperti ini akan menciptakan kondisi di mana pembela HAM akan selalu dirundung oleh ketakutan dalam menjalankan advokasi mereka dan mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman bagi orang Papua. 

"Belum lagi, negara akan dipandang tidak serius dalam menyelesaikan masalah Papua," kata Koalisi.

Koalisi Kemanusiaan Papua sendiri adalah kemitraan sukarela yang pertama kali bekerja sama dalam kasus pembunuhan Yeremia Zanambani di bulan September 2020. 

Koalisi tersebut terdiri dari sejumlah organisasi dan individu, yaitu Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Imparsial, ELSAM Jakarta, Kontras, Federasi KontraS, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, PBHI, dan peneliti Cahyo Pamungkas.