Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengusulkan agar ada menteri khusus yang menangani Jabodetabek pasca pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Jadi saya kira sangat wajar kalau Jabodetabek ini ditangani oleh menteri khusus. Menteri khusus urusan Jabodetabek," kata Bima dalam webinar 'Jakarta Masa Depan', Senin (23/5/2022) siang.

Namun sebelum itu, kata dia, ada tiga hal yang perlu dikuatkan pemerintah daerah (Pemda) se-Jabodetabek, yakni perencanaan, kewenangan dan, penganggaran.

Menurut Bima, terkait kewenangan seringkali menjadi persoalan. Sebab saling tunjuk dan saling lempar setiap Pemda.

"Yang kedua adalah terkait dengan penganggaran. Ketika kita butuh anggarannya dari mana, ya Jakarta harus menyeleksi lagi, kementerian terbagi dengan yang lain," ujarnya.

Baca juga: 100 Ribu Tenaga Kerja Bakal Pindah ke IKN Nusantara pada Juli 2022

Sementara yang ketiga, lanjut dia, adalah terkait perencanaan.

Dia meminta agar dalam hal perencanaan, Pemda se-Jabodetabek harus serasi.

"Kalau kedepannya enggak sama perencanaannya, maka tabrakan semua," ucap Bima.

Lebih lanjut, Bima menuturkan selama tidak ada perubahan dalam cara pandang penanganan secara integrated, dan terkoordinasi, maka harapan Jakarta jadi sentra ekonomi bisnis tak akan bisa.

"Enggak akan bisa kita punya harapan Jakarta menjadi sentra ekonomi bisnis dan bahkan juga wisata," ujarnya.

Dari berbagai persoalan tersebut, dia pun menyarankan agar perlu adanya badan khusus yang menanganinya.

"Makanya opsinya adalah badan khusus yang menangani ini, tetapi yang lebih powerfull lagi adalah menteri khusus," ungkap Bima.(*)