Cegah Penularan Penyakit Mulut dan Kuku, Seluruh Pasar Hewan di Klaten Ikut Lockdown 14 Hari

Lebih lanjut, Widiyanti menjelaskan hingga saat ini, Selasa (24/5/2022) tercatat 6 hewan ternak terkonfirmasi positif sedangkan 63 hewan lainnya berstatus suspek.

"Untuk penanganan kasus yang terkonfirmasi, baik yang suspek dan positif dilakukan pengobatan secara intensif. Setiap tiga hari sekali dilakukan pemeriksaan dan rutin pemberian obat-obatan oleh dokter hewan," jelasnya.

Baca juga: Sepuluh Sapi di Boyolali Positif PMK, Dinas Minta Pedagang Setop Sementara Beli Sapi dari Jatim

Selain itu pihaknya juga terus melakukan pelacakan hingga radius 3,5 kilometer dari titik kasus PMK, untuk mengetahui titik-titik sebaran kasus tersebut.

Dia mengungkapkan jika 63 hewan ternak yang suspek kasus PMK di Klaten tersebar di 7 kecamatan.

"Berdasarkan kajian kami, setiap kasus demi kasus yang ada, itu berawal dari transaksi jual beli di pasar," terangnya.

"Kalau tidak dari pasar mereka beli hewan dari blantik secara personal yang berasal dari daerah yang sudah tertular (Kasus PMK)," pungkasnya.

Wonogiri Juga Lockdown

Seluruh pasar hewan yang berada di Wonogiri, dipastikan akan ditutup selama dua pekan kedepan.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menuturkan kebijakan lockdown itu menyusul adanya temuan 13 sapi asal luar daerah yang bergejala penyakit mulut dan kuku (PMK) saat dilakukan pemeriksaan di Pasar Hewan Pracimantoro, Senin (23/5/2022).

Baca juga: 5 Ekor Sapi Positif Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Bandung

"Maka kami melakukan langkah pencegahan, dalam dua minggu kedepan kita juga buka sistem hotline. Peternak atau pedagang lokal bisa melaporkan kalau ada kasus," kata Bupati, kepada TribunSolo.com.

Pasar Hewan Pracimantoro sendiri buka pada pasaran wage. Pihaknya akan melakukan identifikasi sehingga perlu dilakukan penutupan lalu lintas ternak dari luar Wonogiri.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi mewabahnya PMK di Wonogiri.

Bupati yang akrab dengan sapaan Jekek itu enggan apabila hal tersebut dibiarkan dan menimbulkan endemi PMK di wilayahnya.

Apakah penutupan hewan tersebut berdampak dengan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha? Jekek menegaskan masih ada sistem niaga lain dengan pendampingan dinas terkait.