Ombudsman NTB Menilai Sistem Pelayanan Publik di Indonesia Sulit Diperbaiki

Berkaca dari negara maju, baik dalam tatanan demokrasi maupun sistem hukum dinilai justru lebih menggemari tindakan pencegahan.

Sebab, segala kemungkinan tindakan-tindakan koruptif dapat dicegah.

“Nah, kita sedang menuju ke sana,” imbuhnya.

Baca juga: UKM Formal di Lombok Barat Meningkat, Berikut Syarat Pembentukannya Termasuk Sertifikasi Halal

Meskipun penilaian terhadap lembaga ini tidak semuanya positif namun Adhar menyebut tidak terlalu ambil pusing.

“Gak apa-apa, yang jadi urusan kami adalah sistem negara, mekanisme negara kita dalam melayani harus lebih bagus,” tutupnya.

(Tribunlombok.com, Patayatul Wahidah)