TRIBUNNEWS.COM, TUBAN - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mendapat kartu merah dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban, Jawa Timur.

Bupati Aditya mendapat kartu merah karena dua kali tidak menemui mahasiswa saat aksi unjuk rasa dilaksanakan. 

Baca juga: Pedagang Pasar Curhat Kalah Saing dengan Toko Modern, Bupati Tuban Singgung Kebersihan

"Kami beri kartu merah kepada Bupati, karena dua kali aksi tidak berani menemui," kata Ketua Umum PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu'aini kepada wartawan, Selasa (21/6/2022). 

Ia menjelaskan, mahasiswa juga menggelar tahlil di depan kantor Pemkab Tuban, mereka membawa karangan bunga dan keranda sebagai bentuk simbol hilangnya nurani Bupati dan Wabup Tuban. 

Bahkan, mahasiswa juga terlibat aksi saling dorong dengan petugas yang berjaga di kantor Pemkab Tuban.

Pada akhirya mahasiswa ditemui perwakilan Pemkab Tuban, namun mereka menolak dan menginginkan ditemui Bupati Aditya Halindra Faridzky. 

"Kami inginnya ditemui Bupati, di mana Bupati tidak berani menemui kami. Kami ingin menyampaikan aspirasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky-Riyadi," pungkas mahasiswa. 

Kasatpol PP dan Damkar, Gunadi menyatakan, pihaknya selaku perwakilan Pemkab Tuban mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa. 

Bahkan, ia juga siap menerima aspirasi atau catatan bagi Pemkab Tuban. 

Namun, mahasiswa bersikukuh untuk tetap minta ditemui Bupati Aditya Halindra Faridzky secara langsung. 

"Kami selaku perwakilan pemkab mengapresiasi, tapi mahasiswa minta ditemui Bupati langsung," ungkapnya. 

Sebelum membubarkan aksi tersebut, mahasiswa membakar ban dan keranda serta karangan bunga sebagai bentuk kekecewaan. 

Selain itu, mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal yang menampilkan seorang rakyat yang sulit ketemu bupati. 

Berikut 9 temuan yang disuarakan PC PMII Tuban saat aksi unjuk rasa:

PC PMII Tuban menemukan banyaknya pasukan retail yang berkuasa, sehingga UMKM serta pasar tradisional mengalami keresahan dalam daya saing dagang. Ini tidak sesuai dengan misi bupati mengenai one village one product (satu desa satu produk, red). 

Banyaknya industrialisasi yang ada di kabupaten tuban tidak berbanding lurus dengan penyerapan lapangan pekerjaan.

Skor pendidikan keagamaan tidak menjadi prioritas untuk perolehan beasiswa dalam tataran pendidikan dasar (SD) dan pendidikan tingkat pertama (SMP), padahal pendidikan agama dan moral adalah hal yang mendasar untuk anak anak didik dalam tataran pendidikan.

Penyerapan anggaran pendidikan kurang maksimal sehingga mengalami silpa hampir 700 juta, yang semestinya bisa di manfaatkan untuk kebutuhan potensi SDM pendidikan.

Belum ada kejelasan mengenai legalitas yang berwenang dalam demosi 30 ASN, sehingga memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat.

Penerapan mengenai undang-undang kemendagri direndahkan, sehingga KASN turun di Tuban.
Perbaikan jalan belum merata masih banyak jalan PU kabupaten Tuban yang perlu segera di eksekusi sesuai tagline bupati (Mbangun deso noto kutho).

Edukasi mengenai kesehatan belum maksimal, sehingga perilaku hidup sehat di masyarakat terutama dalam hal penempatan maupun pemanfaatan sampah begitu kecil.

Keprihatinan lansia dalam pelayanan kesehatan menjadi keresahan bagi masyarakat, karena belum ada petugas kesehatan khusus lansia di pelosok desa.

Penulis: M. Sudarsono

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Dua Kali Unjuk Rasa Tak Direspons, Mahasiswa Beri Kartu Merah Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky