Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memproyeksikan adanya potensi investasi masuk Indonesia dari berbagai sektor sebesar Rp 1.800 triliun.

Tingginya potensi investasi tersebut harus memberi dampak besar bagi perekonomian Indonesia, terutama pertumbuhan UMKM.  

“Investasi yang masuk ke Indonesia akan memberi multiplier effect bagi ekonomi. Apalagi saat ini investasi yang masuk terus diperkuat untuk memaksimalkan potensi di hilir sehingga bisa menggerakkan UMKM,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid pada acara Halalbihalal Ikatan Alumni (IKA) Unpad di Aula Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Iwa Kusumasumantri, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Minggu (3/7/2022).  

Ikut juga berbicara pada Halalbihalal IKA Unpad Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Rektor Unpad Prof Dr Rina Indiastuti, dan Ketua Umum IKA Unpad Irawati Hermawan.

Wakil rektor Unpad, dekan di lingkungan Unpad, dan komisariat IKA Unpad  serta undangan hadir bersama lebih dari 650 alumni Unpad.

Baca juga: Biaya Kuliah Jalur Mandiri UNPAD, Besaran UKT dan Dana Pengembangan sesuai Prodi

Arsjad menjelaskan  banyak tantangan yang dihadapi Indonesia. Selain pemulihan kesehatan nasional dari pasca pandemic Covid-19, tantangan ke depan adalah peningkatan perekonomian nasional setelah terpuruk akibat Covid-19. “Tantangan ini jika bisa dikelola dengan baik akan memberi dampak positif bagi ekonomi serta peluang terbukanya 23 juta lapangan kerja,” ujarnya.

Menurut Arsjad, pada kuartal I 2022, ekonomi Indonesia naik 5 persen. Perdagangan juga naik dengan pertumbuhan besar di sektor manufaktur. “Saat ini kita berusaha lakukan hilirisasi, supaya nilai tambah di Indonesia. Dulu kita jual barang mentah,  makanya ekspor nikel dilarang" katanya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi acara silaturahmi IKA Unpad. Kemenkop UKM dan IKA Unpad dinilai sudah banyak menjalin kerja sama untuk memajukan UMKM di Indonesia. Karena itu, kerja sama dengan IKA Unpad harus terus diperkuat.

Baca juga: Tito Karnavian Ajak KADIN Perkuat Ketahanan Pangan dan Energi RI

“Kenapa harus dilakukan kerja sama? Kendati UMKM mendominasi ekonomi Indonesia, tetap masih kurang produktif,” katanya.

Teten menegaskan, untuk meningkatkan produktivitas UMKM Indonesia, kerja sama dengan IKA Unpad termasuk dengan Unpad sangat dibutuhkan guna.

Menurut dia, saat ini baru sekitar 3,18 persen pelaku UMKM yang menjadi pengusaha mapan. Kendati begitu, UMKM telah memberi kontribusi 99 persen bagi perekonomian Indonesia. "Tapi mayoritas masih kurang produktif. Dari total UMKM yang ada, baru 3,18 persen yang tergolong wirausaha mapan, " katanya.

Dia menjelaskan, pemerintah terus menggenjot produktivitas UMKM sehingga perlu ada pendekatan evolusi kewirausahaan berbasis pengetahuan, kreativitas, dan teknologi. UMKM jangan lagi hanya mengandalkan usaha tradisional.

"Global value chain UMKM kita baru 4 persen. Kita lihat produk penjualan digital (marketplace) masih dominasi impor. Kami ingin UMKM kita kompetitif lokal dan internasional. Bagaimana mereka bisa menjadi pengusaha tangguh, " jelas Teten.

Pemerintah juga terus mendorong munculnya wirausaha baru. Karena untuk mencapai target ekonomi emas pada 2045 minimal Indonesia harus memiliki 4 persen UMKM. Kemenko dan UKM saat ini menargetkan penambahan 1 juta UMKM baru.

"Setiap tahun ada 1,7 lulusan sarjana dari perguruan tinggi. Ini harus diarahkan menjadi entrepreneur,  jangan jadi pekerja. Saat ini saja, 97 persen lapangan kerja disediakan usaha mikro, " imbuh dia.

Erick Thohir menilai UMKM Indonesia dalam waktu ke depan makin kompetitif. Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, harus dilakukan. Kementerian BUN juga mendorong BUMN agar lebih fokus membantu UMKM di Indonesia.

"Kami terus genjot pendanaan untuk UMKM. Di Malaysia saja penyerapan kredit untuk UMKM sudah mencapai 50. Indonesia baru 20 persen, " kata Erick.

Baca juga: Kadin Net Zero Hub Galang Investor Bantu Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

Pemerintah menargetkan alokasi kredit bagi UMKM dalam beberapa tahun ke depan bisa naik menjadi 30 persen. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp260 triliun menjadi Rp338 triliun.

Kementerian BUMN, lanjut Erick, telah membagi peran bank BUMN untuk menggarap pembiayaan bagi UMKM di kota dan desa, baik kepada korporasi besar atau pengusaha kecil. Selain itu, dia juga minta agar mereka beri pendampingan ke ke UMKM.

"BNI misalnya fokus ke pekerja migran. Karena sudah ada cabang di beberapa negara. Kita tahu pekerja migran sudah mencapai 9 juta. Ini potensi besar, " ucap Erick.