Kisruh Pemberhentian Suharso Monoarfa, DPW PPP NTT Tegaskan Tunduk kepada Ulama dan Kiai
DPW PPP NTT meminta kader PPP dan pengurus di DPC dan PAC hingga ranting tetap tenang dan melakukan rekrutmen bakal calon dan mempersiapkan verifikasi
Editor: Erik S
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG- DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan akan tunduk pada keputusan para ulama dan kiai serta konstitusi partai mengganti Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Sebagaimana diketahui, DPP PPP memberhentikan Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Baca juga: Deretan Konflik Internal PPP: dari Suryadharma Ali-Romahurmuziy hingga Suharso-Mardiono
"Sikap PPP NTT, tunduk, taat dan patuh terhadap istihat para ulama, keputusan para kiai dan juga konstitusi partai," kata Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek, Selasa (6/9/2022).
Ia mengimbau, kader PPP dan pengurus di DPC dan PAC hingga ranting tetap tenang dan melakukan rekrutmen bakal calon dan mempersiapkan verifikasi partai.
Kekisruhan di DPP, baginya dinamikanya cukup kencang dan tentu berpengaruh pada elektabilitas dan kepercayaan pada PPP.
Dikatakan Djainudin, majelis partai awalnya melakukan Tabayyun dengan ketua umum.
Namun, upaya itu tidak menjalankan komitmen dalam Tabayyun itu.
Majelis kemudian mengeluarkan surat permintaan agar ketua umum Suharso Monoarfa mundur. Surat itu disampaikan dua kali.
Baca juga: Perjalanan Karier Suharso Monoarfa, Jadi Politisi PPP dan Menteri PPN, Kini Dicopot dari Ketum PPP
Pada surat ketiga diberhentikannya ketua Suharso. Keputusan majelis itu ke mahkamah partai untuk meminta fatwa hukum.
Dalam fatwa itu dibenarkan keputusan dari para majelis dengan argumentasi demi menjaga marwah PPP.
Setelah adanya fatwa hukum, pengurus harian DPP PPP menggelar rapat memberhentikan Suharso Monoarfa.
Selanjutnya, diundang para ketua dan sekretaris DPW PPP tiap provinsi untuk menghadiri Mukernas I yang berlangsung di Banten, 4-5 September 2022.
Baca juga: Perjalanan Karier Suharso Monoarfa, Jadi Politisi PPP dan Menteri PPN, Kini Dicopot dari Ketum PPP
"Mukernas itu adalah permusyawartan tertinggi kedua setelah muktamar yang ada di AD dan ART partai. Yang diundang 43 DPW, yang hadir 30," sebut Djainudin.
Dalam Mukernas itu juga diputuskan agar para ketua dan pengurus DPW PPP untuk melegitimasi yang telah diputuskan DPP. Dia berharap persoalan internal ini cepat selesai mengingat tahapan pemilu terus berjalan.
