TRIBUNNEWS.COM, SENTANI - Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI Tahun 2022 mengadakan pertemuan dengan Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (Forkom LKN) Papua guna membahas peran serta dari Paguyuban Lintas Kerukunan Nusantara dalam menyukseskan kegiatan penyelenggaraan KMAN VI di Wilayah Adat Tabi, Papua pada 24-30 Oktober 2022 mendatang.

Tujuannya, untuk mensinkronkan pendapat, menyiapkan beberapa agenda, kegiatan dan lainnya, yang akan dilakukan selama kongres masyarakat adat itu berlangsung selama kurang lebih satu pekan itu.

Panitia Nasional maupun Panitia Lokal KMAN VI Tahun 2022 harus meningkatkan intensitas pertemuan di internal panitia itu sendiri, tetapi juga dengan pihak lain atau eksternal di luar panitia.

Rapat atau pertemuan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Umum Panitia Nasional KMAN VI yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forkom-LKN Papua, Ir. H. Junaedi Rahim, IAI, kepada wartawan mengatakan, pihaknya diundang oleh panitia KMAN VI untuk hadir pada pertemuan tersebut, di undang sebagai forum lintas kerukunan guna ikut mendukung dan berpartisipasi pada KMAN VI Tahun 2022 di Wilayah Adat Tabi, Papua.

“Yang tadi dibicarakan adalah porsi kita yaitu, mengisi budaya nusantara. Jadi, kita mengisi budaya mulai dari kirab, kemudian di setiap sesi itukan ada serasehan, juga ada festival budaya dan disitulah kita akan mengisi atau berpartisipasi,” ujar Junaedi Rahim usai pertemuan tersebut, kemarin, di Suni Garden Lake Hotel & Resort, Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Dikatakan, pihaknya juga turut prihatin setelah mendengar dari panita, bahwa rupanya ada kekurangan pendanaan. Tetapi, bagi Forkom LKN itu bukan masalah. Karena, pihaknya sudah komitmen bersama semua kerukunan atau paguyuban untuk ikut mendukung KMAN VI 2022. Sebab, kongres masyarakat adat ini juga menjadi hajatan dari semua kerukunan mulai dari Papua sampai Aceh.

“Kami dalam Forkom KLN Papua itu ada beberapa pengurus juga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), setelah mendengar keprihatinan tentang dana. Maka itu, kami akan menemui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, untuk mengingatkan agar dapat membantu kekurangan pendanaan yang dialami oleh panitia KMAN VI,” ujar pria yang juga Anggota DPR Papua ini.

Sebab, lanjut Ketua BPD KKSS Kota Jayapura, bahwa event KMAN VI 2022 ini bukan hanya mewakili Kabupaten Jayapura saja. Tetapi, mewakili semua adat di Papua yang berarti mewakili setiap pihak, baik pemerintah, tetapi juga rakyat Papua.

"Bayangkan saja, jika ada salah satu delegasi yang tidak terlayani secara baik akibat keterbatasan dana. Itu kan malunya untuk kita semua,” imbuh Legislator Partai Berkarya Provinsi Papua ini.

Menurut Junaedi, langkah tersebut dilakukan adalah ingin menggugah Pemerintah Provinsi Papua agar turut membantu kekurangan itu. Sekalipun disadari, bahwa pembahasan APBD yang sedikit bermasalah. Tapi bukan itu yang menjadi masalah utama, pemerintah tentu punya cara untuk bisa membantu.

Untuk diketahui, pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua-ketua Paguyuban yang tergabung dalam Forum Komunikasi - Lintas Kerukunan Nusantara (Forkom-LKN) Papua dan juga para ketua kerukunan tingkat Kabupaten/Kota se- Tanah Tabi seperti Ketua HKJM Papua H. Sarminanto, perwakilan KKSS diantaranya Kebugis dan IKT, Paguyuban Pasundan Papua, Ketua K3 Provinsi Papua Jory Lumingkewas, perwakilan KKSB dan Ikemal. (Irf)