UMP Bali 2023 Naik 7,81 Persen, Per 1 Januari Menjadi Rp 2,7 Juta
UMP Bali 2023 telah disahkan, yakni naik 7,81 persen. UMP Bali kini menjadi sebesar Rp 2.516.971.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali untuk tahun 2023 telah ditetapkan, yakni naik sebesar 7,81 persen.
Diketahui, UMP Bali pada 2022 sebesar Rp 2.516.971, jika naik 7,81 persen maka menjadi Rp 2.713.672,28.
Kenaikan UMP Bali tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda.
Dengan ditetapkannya UMP Bali 2023 tersebut, Arda meminta untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Bali bisa menghitung besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk daerahnya.
Arda menyebut, jika nantinya penghitungan UMK tersebut lebih besar dari UMP, maka Bupati yang bersangkutan diminta untuk mengajukan rekomendasi kepada Gubernur.
“Sekarang Dewan Pengupahan masing-masing melakukan pengitungan. Kalau hasil pengitungannya lebih besar dari UMP, Bupati yang bersangkutan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur."
Baca juga: Daftar UMP 2023 di Jawa, Tertinggi hingga Terendah: Jateng Naik jadi Rp 1,95 Juta, DIY Rp 1,98 Juta
"Untuk penetapan UMK Kabupaten yang bersangkutan dengan SK Gubernur,” kata Arda, Senin (28/11/2022), dilansir Tribun Bali.
Namun, jika nantinya perhitungan UMK pada Kabupaten lebih rendah dari UMP Bali yang sudah ditetapkan, Arda menyebut Gubernur hanya melakukan penetapan.
Sejauh ini, Kabupaten di Bali yang memiliki UMK lebih rendah daripada UMP Bali adalah Kabupaten Bangli.
“Pada Tahun 2022 Kabupaten Bangli satu-satunya hitungan UMK-nya dibawah UMP, makanya tidak direkomendasikan oleh Bupati."
"Sehingga tinggal ditetapkan oleh Gubernur dan di Bangli sebagai dasar pembayaran upah pekerjanya, mengacu pada UMP,” terang Arda.
Baca juga: UMP Sumsel 2023 Naik 8,26 Persen Jadi Rp 3.404.177, Apindo Ajukan Judicial Review
Perlu diketahui untuk menghitung angka UMK, ada beberapa formula sama yang digunakan juga dalam menghitung UMP.
Di antaranya ada jumlah penduduk yang sudah bekerja, rata-rata pengeluaran perorang dalam satu bulan, rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja, pertumbuhan ekonomi hingga tingkat inflasi.
Arda menambahkan, ada juga banyak faktor yang membuat angka UMK lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.
“Tergantung, itu banyak faktor yang mana paling signifikan. Perhitungan ekonomi ada di BPS. Kita harapkan hari ini sudah bisa melakukan perhitungan."
"Kalau hitung-hitungannya lebih tinggi dari UMP, maka dia merekomendasikan untuk ditetapkan menjadi UMK. Kalau lebih kecil, mungkin sekedar laporan saja,” ungkap Arda.
Baca juga: UMP Papua Barat 2023 Naik Rp 82 Ribu, Per Januari jadi Rp 3.282.000
Anggota Komisi IX DPR Minta Penetapan UMP 2023 Harus Disesuaikan Kondisi Masyarakat
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Alifudin, meminta penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sesuai kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil.
Menurutnya, komponen upah perlu mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada dalam beberapa waktu terakhir.
"Harapan kita penetapan UMP tetap memperhatikan situasi yang ada. Meskipun mungkin kenaikan upah tidak akan terlalu signifikan," ucap Alifudin, Senin (28/11/2022).
"Oleh sebab itu, perlu terobosan kebijakan lain dari Pemerintah, semisal berbentuk bantuan bakan bakar atau bahan pangan itu akan lebih terasa," sambungnya.
Baca juga: UMP Kalimantan Selatan 2023 Naik 8,38 Persen, Mulai 1 Januari Upah Minimum Rp 3.149.977
Alifudin juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan maksimal kenaikan upah di angka 10 persen.
Menurutnya, angka ini adalah jalan tengah yang tak merugikan bagi buruh, tetapi masih rasional bagi pengusha.
"Standar upah minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri jelas dinilai rendah oleh para buruh/karyawan," papar Alifudin.
"Oleh karenanya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 merupakan terobosan yang bisa menjadi jalan tengah antara keinginan buruh dan kapasitas pengusaha. Meskipun, sekali lagi, tidak maksimal," lanjutnya.
Baca juga: Besaran UMP DIY 2023, Naik 7,65 Persen
Yang terakhir, sambung Alifudin, dirinya berharap agar penetapan UMP 2023 menguntungkan seluruh pihak, khususnya rakyat kecil.
"Kami mengharapkan setiap keputusan benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat," tukasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Bambang Ismoyo)(Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari)
