TRIBUNNEWS.COM, DEPOK- Advokat Deolipa Yumara akan melaporkan Pemerintah Kota Depok, termasuk Walikota Muhammad Idris jika tetap menggusur SDN Pondok Cina 1.

Deolipa yang kini jadi kuasa hukum orang tua Murid SD Pondok Cina (Pocin) itu menilai, terdapat unsur tindak pidana sekaligus kekerasan terhadap mental siswa-siswi SDN Pondok Cina 1.

Baca juga: Balita Asal Depok Tewas Dibanting Pacar Ibunya, Pelaku Kesal Karena Ini

Menurut Deolipa, langkah relokasi itu mengganggu anak-anak secara mental. 

"Ini sudah bisa masuk unsur (pidana). Jadi salah satu poin adalah memidanakan Pemkot Depok, wali kota kita pidanakan," kata Deolipa usai menghadiri diskusi bertema Menyoal Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1, Jumat (9/12/2022).

"Nanti pasalnya apa disesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi, ini sifatnya emosional ya," sambung dia.

Deolipa lantas menjelaskan, psikologis siswa-siswi SDN Pondok Cina 1 sudah terganggu lantaran persoalan yang tak kunjung usai.

Oleh sebab itu, kata dia, Wali Kota Depok Muhammad Idris bisa dipidanakan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Baca juga: Sudah Sebar Uang Rp 22 Juta, Calon Ketua LPM di Depok Ini Hanya Peroleh 2 Suara

"Jadi saya akan hajar lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi nanti akan saya hajar, langkah yang salah dari Pemerintah Kota Depok ini, dengan kita melaporkan ke polisi," ujar dia.

Sementara itu, dalam laporan Jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi, anggota DPRD Depok Ikramani Hilman menilai relokasi SDN Pocin 1 dan jika benar rencananya dibangun area masjid di area Jalan Margonda Raya itu, maka itu tidak sesuai dengan fakta. 

Baca juga: Pengakuan Calon Ketua LPM Depok yang Merasa Dikhianati, Padahal Sudah Bagikan Amplop Uang Rp 1 Juta

Menurut Hilman, di area tempat SDN Pondok Cina itu sudah ada 10 masjid berdiri. Relokasi disebut tak perlu dilakukan. 

Berita ini telah tayang di Kompas.tv berjudul: Deolipa Bakal Pidanakan Walkot Depok Imbas Relokasi SDN Pocin 1, Sebut Imbas Ke anak-anak