Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu 

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG  - Kepala  BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp4,25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. 

Bantuan untuk penanganan darurat ini diberikan untum 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp3,25 miliar, dimana masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta. 

Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah. 

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," tegas Suharyanto disela-sela Rapat penanganan bencana di Semarang, seperti dikutip pada Selasa (3/2/2023).

Baca juga: Nelayan Jawa Tengah Diimbau Waspadai Gelombang Tinggi hingga 4 Meter  

BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp1,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. 

Serta sebesar Rp200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas. 

Pihaknya mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai. 

"Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan," sebutnya. 

Kepala BNPB juga meminta kepada Pemerintah Provini Jawa Tengah untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik. 

"Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang," tambahnya.