Pemerintah, kata dia, akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif.

Pasalnya, keselamatan Kapten Phillip menjadi alasan utama.

Mahfud melanjutkan, pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan Kapten Phillip.

"Penyanderaan warga sipil, dengan alasan apapun tidak dapat diterima."

"Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera tetapi pemerintah tidak menutup upaya lain," kata Mahfud dalam keterangan video Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Foto-foto Pilot Susi Air yang Disandera KKB di Papua, Egianus Kogoya: Phillip Marthens Tetap Aman

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan Papua adalah bagian sah dari NKRI baik menurut konstitusi RI, hukum internasional, maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung.

Oleh sebab itu, kata dia, maka Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI.

"Terima kasih juga kepada pemerintah daerah, Polri, TNI, BIN, dan lain-lain yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan kehati-hatian dalam menangani masalah ini," tandasnya.

Selandia Baru Tawarkan Bantuan

Pemerintah Selandia baru menawarkan bantuan mencari keberadaan Kapten Phillip.

Sebagai informasi, Kapten Phillip adalah warga negara Selandia Baru.

Tawaran tersebut disampaikan diplomat Selandia Baru saat bertemu dengan dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, di Rimba Papua Hotel Timika, Mimika, Papua, Senin (13/2/2023).

Selandia Baru diwakili oleh Deputi Misi Diplomatik untuk ASEAN, Brendan Andrew Stanbury, dan Sekretaris II Politik Kedutaan Besar, Patrick John Fitzgibbon.

Dalam pertemuan tersebut, membahas soal pencarian pilot Susi Air Philips Mark Methrtens (37) yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.