Pemerintah Sebut Benny Wenda 'Orang yang Mengatasnamakan Masyarakat Papua'
Benny Wanda diketahui merupakan pemimpin kelompok separatis Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Erik S
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia menyampaikan kekecewaan atas pertemuan yang terjadi antara Perdana Menteri Fiji Stiveni Rebuka dengan Benny Wenda.
Pertemuan tersebut terjadi di sela pertemuan negara-negara Pasifik di Nadi, Fiji, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Lukas Enembe Sebut Tak Punya Kaitan dengan OPM, Bantah Kenal Benny Wenda
Pemerintah menyebut Benny Wenda seseorang yang mengatasnamakan masyarakat di Papua.
Benny diketahui merupakan pemimpin kelompok separatis Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Atas pertemuan tersebut, Indonesia bereaksi keras dengan mengirimkan nota protes ke Kedutaan Fiji di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri Fiji.
"Pemerintah telah mengirimkan nota protes pada tanggal 23 Februari lalu kepada Dubes Fiji di Jakarta. Intinya kita menyampaikan kekecewaan atas pertemuan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah pada press briefing Jumat, 10 Maret 2023.
Kurang lebihnya dalam nota tersebut Indonesia menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas pertemuan PM Fiji dengan seseorang yang disebut mengklaim secara sepihak dirinya mewakili masyarakat Papua, Indonesia.
Baca juga: KKB Tunjukkan Foto Terkini Pilot Susi Air Philips di Hutan Papua: Dia Baik-baik Saja, Aman & Sehat
Jubir Kemlu mengatakan pemerintah juga telah menginstruksikan perwakilan RI di KBRI Suva untuk menyampaikan protes serupa ke pemerintah Fiji.
Faizasyah mengatakan pada intinya pemerintah telah secara tegas dan jelas menyampaikan kekecewaan atas terjadinya pertemuan tersebut.
"Intinya yang kita garisbawahi bahwa posisi Indonesia, telah kita sampaikan. Dan sudah ada komunikasi internal di pihak Fiji yang bersifat tertutup yang tidak bisa kami sampaikan," katanya.
Benny Wenda diketahui mencari dukungan ULMWP menjadi anggota penuh kelompok Melanesian Spearhead Group atau MSG, dimana Papua Barat merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh sebab itu, pemerintah mengecam keras pertemuan tersebut.
Baca juga: Benny Wenda Minta Lukas Enembe Dilepaskan, Mahfud MD: Terserah Dia Saja
Sejauh ini belum pernah ada yang terang-terangan mendukung kelompok separatis Papua Merdeka di Indonesia.
Sejumlah negara Pasifik kerap membawa isu kekerasan HAM di Papua ke PBB.
Radio Free Asia, mengutip sumber, juga mengatakan, Pemerintah Fiji sebelum Rebuka juga tidak pernah menyampaikan dukungan seperti ini.
