"Tidak boleh berpuas diri pak Jokowi dan para pembantunya meski kepuasan publik hampir 76,8 persen. Namun justru harus semakin giat dalam bekerja," kata Rahmad, Selasa (11/4/2023).

Rahmad menjelaskan adanya hasil jajak pendapat dari LSI itu merupakan energi positif dan vitamin bagi Presiden Jokowi dan seluruh anak buahnya.

Agar pada saat berakhirnya periode masa jabatan berakhir nanti Presiden Jokowi bisa mendapatkan legacy yang baik atas hasil kerjanya selama menjabat dua periode.

Baca juga: Respons Survei Kompas, Wayan Sudirta Paparkan Faktor Naiknya Kepuasan Publik di Penegakan Hukum

"Ini sebagai sebuah energi positif rakyat untuk Jokowi menyelesaikan kerjanya dengan legacy yang baik. Kalau bisa dipertahankan sampai berakhirnya periode akhir jabatan dengan hasil kerja kerjanya," ujar Rahmad.

Meski begitu anggota Komisi IX DPR ini kembali mengingatkan masih ada sebagian masyarakat yang menyatakan belum puas berdasarkan hasil survei tersebut. Dan itu lanjut Rahmad harus dijadikan sebagai bagian dari kritik dan upaya perbaikan.

"Sebagai hal kritik perbaikan artinya masih ada yang berbeda dan pemerintah harus memacu terus supaya bekerja dengan baik sampai periode akhir," kata dia.

Kepuasan Terhadap Jokowi Versi Litbang Kompas

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengalami kenaikan berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas.

Terkait hal tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hasil survei Litbang Kompas tersebut menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Apalagi kata Pramono pemerintah dinilai berhasil menghadapi pandemi Covid-19.

"Kebetulan saya sudah membaca hasil Litbang Kompas, itu menunjukan bahwa apresiasi publik terhadap capaian pemerintah terutama yang dipimpin Presiden dalam berbagai hal menghadapi pandemi," kata Pramono dalam pernyataannya, Senin (20/2/2023) silam.

Pramono juga berharap dengan adanya survei tersebut pada tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi semakin membaik, meski pada sebelumnya sempat mengalami tekanan karena pandemi Covid-19.

"Mudah mudahan di tahun 2023 ini juga menjadi lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Hasil Survei Litbang Kompas: Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah hingga Penegakan Hukum

Menurut dia, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program untuk menjaga tingkat kepercayaan publik. Salah satunya, kebijakan fiskal untuk tahun 2024.