TRIBUNNEWS.COM - Inilah kabar terbaru soal kasus Muhammad Adil sebagai mantan Bupati Kepulauan Meranti, Riau yang beberapa waktu lalu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terbaru, setelah menjalani pemeriksaan, ternyata Kantor Pemerintahan Kabupaten Meranti ia gadaikan ke Bank Riau.

Kantor pemerintahan tersebut dijadikan jaminan senilai Rp100 miliar yang sebelumnya dipinjam Pemkab Meranti untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.

Hal tersebut juga dikonfirmasi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, Asmar.

Tak hanya itu, Muhammad Adil juga menggadaikan Mess Dinas PUPR Kabupaten Meranti.

"Yang digadaikan itu Mess Dinas PUPR Meranti dan Kantor Bupati,"

"Aset bangunan dijadikan jaminan pinjaman ke Bank Riau Kepri senilai Rp 100 miliar," kata Asmar seperti yang diwartakan TribunPekanbaru.com.

Baca juga: Sepekan 2 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Bupati Meranti & Wali Kota Bandung Sama-sama Terima Suap

Dari pengajuan Rp100 miliar tersebut, pihak baru mencairkan 59 persennya saja, atau Rp59 miliar.

Uang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Meranti.

Asmar juga menyebutkan, bangunan tersebut baru digadaikan tahun lalu.

"Baru digadaikan 2022 kemarin. Tapi uang itu baru cair 59 persen, berarti Rp 59 miliar," sebut Asmar.

Asmar juga mengatakan, angsuran utang yang beru dibayar yakni Rp12 miliar.

Dari penggadaian aset daerah tersebut, Pemkab Meranti harus membayar cicilan Rp3,4 miliar per bulan.

"Setiap bulan yang harus dibayar sebesar Rp3,4 miliar," kata Asmar.

Baca juga: M Adil Gadai Kantor Pemkab Meranti Rp 100 Miliar ke Bank Riau, KPK: Kami Coba Dalami

Asmar juga saat ini menghentikan semua kegiatan fisik dan non fisik yang telah berjalan.

"Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Kita evaluasi kembali karena saya tidak mau ke depan ada masalah," terangnya.

Setelah itu, ia akan melakukan evaluasi terhadap program yang akan menjadi prioritas.

"Makanya wajib kami evaluasi agar bisa kami ukur program mana saja yang menjadi prioritas sehingga tidak mengganggu keperluan belanja rutin dan wajib," ucapnya.

Tanggapan ketua DPRD Riau

Eddy A. Mohd Yatim, anggota DPRD Riau juga ikut angkat suara.

Baca juga: KPK Periksa 12 Saksi Pemkab Kepulauan Meranti Terkait Kasus Korupsi Bupati Non Aktif Muhammad Adil

Ia mengaku terkejut atas apa yang ia dengar tentang aset yang digadaikan ke bank.

"Ini benar-benar kerja gila. Masa bisa aset negara yang menjadi pusat pelayanan publik dan pemerintahan digadaikan. Ini benar-benar kejahatan serius," ujar Eddy.

Ia juga mengaku ada yang janggal, kenapa bisa bank mau mengeluarkan pinjaman yang cukup besar dengan jaminan kantor pemerintahan.

"Saya minta agar aparat hukum juga mendalami persoalan itu. Ada apa di balik bank mau menggelontorkan dananya. Ini perlu dibuka kepada publik," ujar Ketua Komisi I DPRD Riau itu.

(Tribunnews.com, Renald)(TribunPekanbaru.com, Nasuha Nasution)