Dia juga menyampaikan bahwa TPNPB-OPM sudah ajukan negosiasi damai dengan Pemerintah Selandia Baru dan juga Pemerintah Indonesia namun sudah dua bulan belum dijawab.

Baca juga: Daftar 16 Personel TNI Selamat dan 4 Prajurit Gugur Pasca Serangan KKB di Nduga

"Pemerintah Indonesia melalui militer dan polisinya tidak mengindahkan permintaan dan tuntutan. Namun militer dan polisi Indonesia sudah melakukan Operasi Militer yang massif di Ndugama dan telah membunuh ibu hamil dan juga dua anggota TPNPB pada tanggal 23 Maret 2023," katanya.

Menurut Sebby Sambom, pasukan TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya mulai melakukan pembalasannya.

"Oleh karena itu, PBB dan Pemerintah Selandia Baru mempunyai kewajiban untuk desak Pemerintah Indonesia untuk hentikan Operasi Militer. Pemerintah Indonesia bersedia bernegosiasi dengan pimpinan TPNPB di bawah mediasi pihak ketiga yang netral, yaitu PBB," tandas Sebby Sambom.

KKB Papua memperlihatan senjata hasil rampasan saat terjadi kontak tembak antara pasukan TPNPB-OPM vs Prajurit TNI pada Sabtu 15 April 2023.

Minta Bantuan Senjata

Meski telah memiliki senjata, termasuk hasil rampasan dari prajurit TNI, persenjataan TPNPB-OPM belum memadai menghadapi TNI Polri yang melaksanakan Operasi Militer.

KKB Papua terus mencari dukungan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ( PBB ), termasuk Australia dan Selandia Baru.

Ketua Dewan Diplomati TPNPB-OPM Akouboo Amatus Douw telah menyurati Pemerintah Australia dan Pemerintah Selandia Baru meminta bantuan peralatan perang.

Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyampaikan hal ini, Sabtu 22 April 2023. Keterangan tertulis Sebby Sambom diunggah akun Rimbah Hutan 61.

Sebby Sambom menjelaskan, Akouboo Amatus Douw mengirim surat pada tanggal 21 April. Adapun isinya, permintaan bantuan senjata kepada Selandia Baru dan Australia.

“Negara-Negara anggota PBB, terutama Australia, New Zealand (Selandia Baru), Amerika Serikat, Uni Eropa serta Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Karena Indonesia sudah deklarasikan perang lawan orang asli Papua, maka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat butuh senjata supaya perlawanan harus seimbang," kata Sebby Sambom.

"Dan itu sesuai mekanisme hukum perang internasional, yang dijamin hukum internasional berdasarkan Piagam PBB. Supaya nanti kami lihat siapa yang jago dan akan jadi pemenang dalam perang di Papua,” tambahnya.

Menurut Sebby Sambom, TPNPB-OPM meminta Perdana Menteri Australia Mr Anthony Albanese untuk membahas perang yang sedang berlangsung di Papua Barat yang mana eskalasi meningkat.