TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA - Memasuki tahun politik, Partai Demokrat justru digoyang dari dalam.

Memasuki tahun politik, ramai-ramai kader partai berlambang bintang mercy di Purwarkarta, Jawa Barat itu justru mengundurkan diri.

Tentu ini bukan kabar baik bagi partai untuk menatap Pemilu 2024.

Seperti diberitakan Tribun Jabar, para pengurus dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan anak cabang (DPAC), ranting hingga pengurus anak ranting Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengundurkan diri.

Alasan ratusan kader Partai Demokrat ini mengundurkan diri karena merasa tak sejalan dengan dengan kepemimpinan Ketua DPC Demokrat Purwakarta.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Demokrat Cibatu, Purwakarta, yang mengundurkan diri, Ade Winanto, langkah itu diambil karena sudah tidak sejalan dengan kepimpinan Ketua DPC Demokrat Purwakarta.

"Secara politik kami sudah tidak nyaman dan sejalan lagi dengan ketua DPC. Dengan ini kami menyatakan pengunduran diri sebagai pengurus dan bacaleg. Selain 20 kader jajaran DPAC Cibatu, ikut mundur juga 10 ketua ranting di Cibatu berikut jajarannya. Di Cibatu jumlahnya bisa ratusan," kata Ade Winanto saat konferensi pers pengunduran diri bersama kader Partai Demokrat Purwakarta di Aula RM Ayam Taliwang, Kabupaten Purwakarta Rabu (3/5/2023).

Hal yang sama dikatakan Ketua Srikandi yang juga Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Rini Meilani, dan salah satu Ketua Bidang DPC, Nani Suryani.

"Bagi saya, ini sebenarnya berat. Saya bergabung dengan Partai Demokrat sejak tahun 2006. Tapi apa boleh buat, jika rumah yang sudah saya tempati begitu lama sudah tidak nyaman ditempati, saya harus angkat kaki," kata Rini.

Baca juga: Demokrat Kritik Jalan Rusak Lampung, Salahkan Jokowi karena Prioritaskan Bangun Jalan Tol

Saat ditanya terkait pencalonan Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Demokrat, kader yang mengundurkan diri tersebut enggan menjawab.

Mereka beralasan bahwa pengunduran diri ini karena memang sudah tidak sejalan dengan kepimpinan Ketua DPC Demokrat Purwakarta.

Bantahan Ketua DPR Demokrat Purwakarta

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Purwakarta membantah bahwa tidak ada ratusan Kader Demokrat Purwakarta yang mengundurkan diri.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Purwakarta, Asep Chandra menyebutkan bahwa yang resmi mengundurkan diri dari Kader Demokrat Purwakarta hanya delapan orang.

"Ramai di berita, di media bahwa ada ratusan Kader Demokrat Purwakarta yang mengundurkan diri. Itu tidak benar, saya pastikan bahwa yang resmi mengundurkan diri hanya delapan orang saja," ucap Asep Chandra saat konferensi pers di Kantor DPC Demokrat Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (6/5/2023).

Asep Chandra sendiri memastikan Partai Demokrat tetap siap dalam pelaksanaan Pemilu 2024 meskipun ditinggal kadernya.

Ia mengatakan bahwa pengunduran diri dalam organisasi seperti partai adalah hal yang biasa.

"Terlepas alasan pengunduran dirinya seperti apa, karena baru saya terima suratnya, yang terpenting adalah bagi kami silaturahmi dan komunikasi," ujar Asep saat ditemui wartawan di Kantor DPC Demokrat Purwakarta, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, belum lama ini.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya akan terus berjuang untuk memenangkan kursi Dapil Purwakarta pada Pemilu 2024 meskipun ditinggal kader.

"Insyaallah, meskipun dalam tahapan-tahapan menjelang Pemilu 2024 ini ada sebagian yang mengundurkan diri. Dipastikan itu tidak mengganggu kami, berbagai strategi akan kami siapkan," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam Pemilu 2024 nanti, DPC Purwakarta menargetkan mendapatkan enam kursi di tingkat Dapil Purwakarta.

"Setelah mengadakan meeting dengan tingkat DPD Demokrat Jawa Barat, target suara kami pada Pemilu 2024 adalah memenangkan enam kursi untuk DPRD Purwakarta," kata Asep.

Ketua DPC Pangandaran mundur

Habibi Syafaruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pangandaran, memutuskan mundur.

"Saya menandatangani surat pengunduran diri itu tertanggal 10 Januari 2023," ujar Habibi diwawancarai Tribunjabar.id di depan rumahnya, pekan lalu.

Mundurnya Habibi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Pangandaran juga diikuti oleh sejumlah kader yang lainnya.

"Karena, mungkin saya keluar dan sudah tidak sejalan lagi. Mereka ada sekitar 15 pengurus yang keluar dan tidak ikut lagi menjadi kader," katanya.

Setelah keluar dari pengurus atau kader Demokrat di Pangandaran, dia memilih fokus bersama keluarga dan bertani.

"Teman-teman yang lain juga sama, rata-rata mereka memilih diam dan tidak pindah partai," ucap Habibi.

Setelah Habibi keluar, untuk meneruskan kepengurusan DPC Partai Demokrat di Kabupaten Pangandaran sempat diketuai oleh Plt dari DPD Jawa barat yaitu kepala BPOKK Ahmad Bajuri.

"Kalau sekarang, mungkin sudah ada sekitar satu bulan ada defenitif Ketua DPC Partai Demokrat Pangandaran bernama Tarsuli," ujarnya.

Pengamat: merugikan Demokrat

Pengunduran diri massal yang dilakukan kader pada 10 bulan menjelang Pemilu 2024 merugikan Partai Demokrat.

Hal itu dikatakan pengamat politik Unpad, Firman Manan.

Sebelumnya, pengunduran diri pengurus dan kader Partai Demokrat di beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Purwakarta dan Pangandaran.

Menurut Firman Manan, fenomena tersebut perlu dilihat dahulu apa konfliknya, apakah itu internal di level lokal atau ada kaitannya dengan kebijakan di level nasional.

"Kalau pemahaman saya kelihatannya ini kan masalah di level lokal terkait ketidakpuasan dan ketidaksejalanan termasuk dalam menghadapi pileg. Seperti kita ketahui sekarang sudah masuk masa pencalonan bacaleg dan soal leadership," kata Firman saat dihubungi Tribun Jabar, baru-baru ini.

Firman Manan menyebut kondisi ini bagaimana pun dapat merugikan partai.

Apalagi, secara citra, menjadi kurang bagus bagi partai dalam kampanye. Mengesankan kurangnya kesolidan partai di mata masyarakat.

"Poin keduanya, soal konsolidasi partai apalagi dalam menghadapi Pemilu yang menyisakan 10 bulan lagi. Harusnya itu kan (partai) sudah solid untuk menggerakkan mesinnya untuk bersiap pileg dan pilpres," ujarnya.

Dia menilai, keadaan ini bisa saja berefek pada potensi suara untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Seperti diketahui, Demokrat menjadi satu di antara partai yang mendeklarasikan Anies sebagai bacapres 2024.

"Ya bisa (berpengaruh) jika mesin partainya tak menjadi efektif karena ada masalah konsolidasi partainya terganggu. Padahal, partai menjadi salah satu mesin utama dalam pemenangan pilpres kalau asumsinya mengusung Anies. Jadi, persoalan ini harus diselesaikan di internal baik daerah maupun pusat karena berimbas pada internal dan koalisi pencapresan sebab mesin partai itu penting bukan hanya pileg tapi pilpres juga," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar