Masyarakat Adat dari 3 Distrik Tolak Rencana Pemerintah Membangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan
Mereka meminta Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikloaus Kondomo menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra guna menyelesaikan persoalan
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage
TRIBUNNEWS.COM, WAMENA – Masyarakat adat dari tiga distrik di Jayawijaya menduduki halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan, di Wamena, Rabu (17/5/2023).
Mereka berasal dari 3 distrik yakni Wouma, Welesi dan Assolokobal.
Warga menolak tegas rencana pemerintah membangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya.
Mereka meminta Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikloaus Kondomo menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra guna menyelesaikan persoalan ini.
Aksi massa diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Pegunungan, Demianus Wasuok Siep.
Baca juga: KKB yang Sandera Pekerja BTS di Papua Pegunungan Minta Tebusan Rp500 Juta, Polisi Gandeng Tokoh Adat
“Kami yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan kantor, dari awal sudah menolak, jadi selagi kami ada bicara tidak ada pembangunan yang dimulai,” ujar orator aksi, Bony Lanny kepada Tribun-Papua.com.
Bony Lanny mengungkapkan, lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan adalah inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.
Sebaliknya, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat adat, pun warga pemilik ulayat tidak memberikan lahannya untuk lokasi pembangunan kantor.
“Di situ tempat kami berkebun, bukan hanya kami saja tetapi juga ada masyarakat dari Lanny, Nduga dan Yahukimo, maka dengan tegas kami menolak,” jelasnya.
Asisten I bidang Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, Demianus Wasuok Siep, membeberkan adanya warga yang menawarkan lahan untuk lokasi pembangunan kantor.
Sementara, belum ada perencanaan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait hal itu.
“Kami pemerintah tidak masuk langsung tetapi ada orang pemilik menawarkan kita sehingga kita turun survey lokasi pembangunan,” jelas Wasuok.
Ia memastikan lokasi dimaksud masih dalam permasalahan antaradat.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat adat duduk bersama-sama untuk mencari solusi terbaik.
Harapannya, rencana hingga proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan bisa berjalan lancar.
“Kami tidak menjawab aspirasi adik-adik karena kelompok Welesi bilang itu anak-anak kecil, nanti kita akan bicara secara keluarga,” ujar Wasuok, saat menerima massa.
Ia berharap warga bisa menerima masukan dari pemerintah untuk mediasi dalam waktu dekat. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul BREAKING NEWS: Kelompok Warga di Wamena Tolak Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan