Laporan Wartawan Tribun Jogja,  Miftahul Huda

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut ada 8 lokasi yang akan menjalani proses penutupan atau penyegelan bangunan yang berdiri di tanah kas desa (TKD).

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad merinci, kedelapan lokasi itu berada di Kabupaten Sleman bahkan beberapa lokasi sudah didirikan rumah perseorangan.

"Tiga perumahan, kemudian tiga kafe dan sebenarnya ada lagi 15 rumahnya, bukan perumahan tapi rumah individu," ucapnya, Selasa (13/6/2023).

"Yang jelas Sleman semua, satu di Maguwoharjo, yang satu di Condongcatur, satu di Caturtunggal dan yang tiga di Sardonoharjo, Ngaglik," sambungnya.

Sedangkan lokasi yang paling luas, kata Noviar berada di Maguwoharjo, Sleman. 

Menurutnya, di lokasi tersebut sudah terbangun kafe, vila hingga lapangan mini soccer.

Baca juga: Tanggapan Gubernur DIY soal Lurah yang Jadi Tersangka Kasus Penyalahgunaan Tanah Kas Desa

"Ada satu luasnya 2,8 hektare di Maguwoharjo, itu ada kafe, vila, mini soccer terus ada berbagai objek wisata di situ.

Kalau ketentuannya diperkenankan tapi izin dulu," ucapnya.

Menyoal kapan penutupan 8 lokasi tersebut, Noviar mengaku masih dalam proses pemanggilan terhadap pengembang. 

Semua itu merujuk Pergub No.87 tahun 2012 tentang tata cara operasi non yustisi.

"Kami lakukan pemanggilan dulu, kepada pengembang termasuk pemilik untuk diproses dulu. Karena ada Pergub 87 dan di situ juga diatur dilakukan pemanggilan, BAP, setelah BAP lalu dilakukan penutupan," ujarnya.

Terkait alasan Satpol PP berencana menutup 8 lokasi tersebut, dia menduga karena ada penyalahgunaan TKD.

"Kalau secara resmi kan mungkin tidak ya, tetapi ini izinnya sesuai dengan Pergub No.34 tahun 2017, itu kan proses dari menyewa tanah kas desa itu harus dari keputusan Kalurahan yang harus dibicarakan dulu dengan pihak BPKal dan habis itu dimintakan persetujuan dari Gubernur melalui Bupati," tuturnya.

Merujuk Pergub tersebut pemohon harus meminta persetujuan terlebih dahulu ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Setelah mendapat persetujuan Keraton baru meminta izin Gubernur DIY.

"Nah, kemungkinan dia sudah mendaftar kesepakatan BPKal, atau sudah mendapatkan keputusan Kalurahan atau bagaimana. Karena sesuai ketentuan dilarang melakukan aktivitas jika belum memiliki izin dari Gubernur," katanya.

Apabila telah keluar izin dari Gubernur barulah dilakukan perjanjian sewa menyewa dengan Kalurahan. 

Selama izin dan kesepakatan sewa menyewa tersebut belum keluar artinya tanah tersebut belum menjadi hak yang bersangkuta. ( Tribunjogja.com )

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Satpol PP DIY Kembali Rencanakan Penyegelan 8 Objek Bangunan di Tanah Kas Desa