TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berupaya melakukan sejumlah optimalisasi untuk menambah 220 rombongan belajar (rombel) atau setara dengan 7.920 kursi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri sederajat di Jawa Tengah (Jateng) 2023. 

Salah satunya adalah dengan pemanfaatan kelas jarak jauh di area blank spot, khususnya di wilayah kecamatan di Jateng yang belum memiliki SMA/SMK Negeri. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan bahwa keputusan untuk membuat kelas jarak jauh tersebut dikarenakan ada 17 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jateng yang tidak memiliki fasilitas SMAN. 

Kondisi ini pun membuat calon peserta dari kecamatan tersebut kesulitan mendapat sekolah dengan status SMAN, karena harus bersaing dengan calon peserta didik lain yang domisilinya lebih dekat dalam PPDB 2023 di Jateng. 

“Melihat permasalahan ini, kami carikan solusi untuk kelas jarak jauh, selain sekolah virtual. Jadi kelas jauhnya kami pinjam dari sekolah yang ada di sana, bisa dari gedung SMP. Namun, pengelolaannya tetap di SMAN terdekat yang ada di sana, sehingga statusnya tetap negeri,” jelas Ganjar Pranowo, dikutip dari keterangan persnya, Kamis (15/6/2023). 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Jateng) Uswatun Hasanah mengatakan, “Kelas jarak jauh adalah metode pembelajaran tatap muka. Adapun yang membedakan dari sekolah reguler adalah pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi peserta didik.” 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, lanjut Uswatun, akan membuka kelas jarak jauh dan kelas virtual. Adapun tujuan diadakan kelas ini guna memfasilitasi calon peserta didik baru yang domisilinya masuk di area blank spot atau tidak memiliki fasilitas SMAN dalam PPDB 2023. 

Menurutnya, sasaran program ini ditujukan untuk anak-anak lulusan SMP di area blank spot yang gagal diterima dalam PPDB reguler akibat terkena aturan zonasi. 

“Selain faktor ekonomi, jarak sekolah yang terlalu jauh dari rumah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi juga. Maka itu, kelas jarak jauh dirancang untuk mengantisipasi hal itu,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (15/6/2023). 

Secara teknis, kata Uswatun, Disdikbud Jateng telah memetakan sejumlah lulusan SMP di wilayah blank spot yang ada di data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud RI.

Menurutnya, apabila ditemukan angka putus sekolah yang cukup banyak, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk menyelenggarakan kelas jarak jauh. 

“Pemerintah desa bertugas untuk melakukan sosialisasi dan kami yang menyiapkan tenaga pendidik atau gurunya,” kata Uswatun. 

Nantinya, Disdikbud Jateng bakal menawarkan kuota sebesar 30 kelas jauh dan 20 kelas virtual dengan jumlah peserta 36 anak tiap kelas. Untuk pemilihan sekolahnya bagi area blank spot, akan diikuti pada induk sekolah terdekat dari masing-masing tiap kecamatan. 

Sedangkan untuk pelaksanaan KBM, akan memanfaatkan balai desa atau bekas gedung SD atau SMP yang telah kosong karena kebijakan pengelompokan ulang. 

“Selain memberikan kelas gratis dan jam belajar yang fleksibel, para peserta Kelas Jarak Jauh saat lulus juga akan menerima ijazah SMAN yang sesuai dengan afiliasi kelas mereka,” tuturnya. 

Untuk diketahui, program kelas jarak jauh yang dimulai tahun 2020 oleh Disdikbud Jateng ini juga akan dijadikan embrio sebagai dasar pendirian sekolah reguler. 

Mulai dari dua kelas atau rombongan belajar (rombel) di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, yang kemudian menjadi SMAN 1 Tawangmangu. 

Lalu ada juga kelas jarak jauh di Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dan di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, dengan masing-masing dua kelas atau rombel. 

Praktisi pendidikan yang sekaligus Rektor Universitas PGRI Semarang Sri Suciati mengatakan, program kelas jarak jauh adalah sebuah terobosan dalam memperluas akses pendidikan formal di masyarakat. 

“Seperti kelas virtual yang sudah ada lebih dahulu, konsep kelas jarak jauh ini adalah sebuah terobosan dalam pemerataan akses pendidikan formal,” ujar Suciati. 

Selain itu, Suciati juga mengingatkan untuk pentingnya menjaga kualitas pendidikan dalam program tersebut. Menurutnya, walaupun program ini terbilang bagus, paling penting adalah konsistensi dalam menjaga kualitas. Mulai dari kualitas guru, kurikulum, hingga fasilitas penunjang perlu untuk diperhatikan.