TRIBUNNEWS.COM - Ratusan kiai dari berbagai daerah di Jawa Barat datangi Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023), untuk bahas polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Indramayu.

Kedatangan para kiai tersebut merupakan undangan langsung dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

Dalam pertemuan tersebut, Uu mengajak ulama dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pimpinan pondok pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas dugaan ajaran sesat yang diajarkan di ponpes Al-Zaytun.

"Jadi, minimal saya akan mengundang 300 kiai di situ ada ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren, karena tidak semua pimpinan pondok pesantren masuk MUI atau ormas," ucap Uu seperti yang diwartakan TribunJabar.id.

Pihaknya juga meminta masyarakat untuk bersabar.

"Jadi, hentikan gerakan itu, percayakan kepada pemerintah, insyaallah pemerintah akan sebijaksana mungkin sesuai dengan norma yang ada," katanya.

Baca juga: Sosok Panji Gumilang di Mata Mantan Pengurus Ponpes Al Zaytun, Disebut Dekat dengan Organisasi NII

Dua Jam Pertemuan

Diketahui, pertamuan antara ulama dan Uu dilakukan di ruang Papandayan Gedung Sate secara tertutup.

Pertemuan tersebut juga dilakukan secara tertutup dan berjalan hampir dua jam.

Mengutip TribunJabar.id, setelah pertemuan, Uu masih belum menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut.

"Untuk lebih lanjut nanti Gubernur yang akan menyampaikan," ujar Uu, sesuai pertemuan, Selasa (19/6/2023).

Uu menuturkan, hasil pertemuan antara pihak pemerintah para kiai perwakilan sejumlah ponpes, MUI, serta organisasi keagamaan akan dilaporkan ke Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

"Saya tidak bisa menyebutkan, nanti Gubernur yang menyampaikan. Saya diminta Gubernur meminta masukan dari para kiai dan sebuah kesimpulan sudah disampaikan, tapi keputusannya yang akan menyampaikan adalah Gubernur," katanya.

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar yang ditemui di tempat yang sama juga menuturkan hal senada.

"Nanti Gubernur yang menyampaikan," ujar Rafani.

Baca juga: Polemik Ponpes Al Zaytun Dibahas Ratusan Kiai di Gedung Sate Bandung, Sejumlah Poin Telah Disepakati

Kata Wakil Menteri Agama

Zainud Tauhid Sa'adi selaku Wakil Menteri Agamag (Wanemag) RI pun turut menanggapi polemik di Ponpes Al-Zaytun.

"Kalau masalah Ponpes Al Zaytun Indramayu, nunggu arahan dari Pak Menteri ya," ujar Zainud, Sabtu (17/6/2023).

Diketahui, beberapa waktu lalu, Ponpes Al-Zaytun di Indramayu didemo oleh massa.

Massa mendemo ponpes yang dipimpin Panji Gumilang tersebut lantaran pondok pesantren tersebut diduga mengajarkan ajaran yang melenceng dari syariat Islam.

Namun, massa diadang pihak kepolisian sehingga tak bisa mendekat ke gerbang Al Zaytun untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Pihak Al Zaytun pun ikut mengadang pendemo dengan mengerahkan sejumlah massa.

Salah satu tuntutannya adalah adanya dugaan ajaran sesat di Al Zaytun.

Baca juga: Terindikasi Menyimpang dan Sesat, Orangtua Diimbau Tak Sekolahkan Anak di Ponpes Al-Zaytun

Tuntutan Pendemo

Ada lima tuntutan yang disampaikan pendemo.

Mengutip TribunJabar.id Jamal Wibisono, Koordinasi aksi lainnya mengatakan, tuntutan tersebut yakni meminta MUI dan Kemenag untuk memeriksa dugaan aliran sesat yang ada di Ponpes Al Zaytun.

Pihaknya juga meminta pihak kepolisian soal adanya dugaan kasus rudapaksa yang dilakukan pimpinan ponpes.

Tuntutan ketiga, terkait isu Ponpes Al Zaytun merampas tanah rakyat yang tidak jelas izinnya.

Massa juga mendesak pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan.

Jamal Wibisono menambahkan massa ingin Ponpes Al Zaytun dibubarkan karena warga sekitar tidak merasakan manfaat akan keberadaannya.

"Apalagi ponpes ini tertutup tidak bisa diakses secara umum," terangnya.

Kata Pengamat

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan pun menilai, pemerintah harus turun tangan untuk kasus ini.

Hal tersebut dilakukan agar tak ada konflik horizontal yang meluas antara masyarakat yang mendukung dan menolak.

"Sebaiknya diadakan musyawarah dan pemerintah hadir bersama Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, serta tentunya Ponpes Al-Zaytun," katanya, Jumat (16/6/2023) saat dihubungi TribunJabar.id.

Ia juga mengatakan, pihak terkait harus membuat tim khusus untuk menggali dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat.

"Diperlukan tim khusus investigasi guna menggali atau mengungkap dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat apakah benar atau tidak. Kita perlu tabayyun," ujarnya.

Selain itu, pihak Ponpes Al Zaytun juga harus terbuka, karena isu yang beredar merupakan isu agama yang sangat sensitif.

"Ponpes Al Zaytun ya terbuka saja. Apalagi, isu agama itu sangatlah sensitif sehingga sebaiknya pemerintah segera turun tangan, baik pemerintah daerah, dan pusat (Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri), hingga Ormas Islam duduk bareng mencari solusi terbaiknya. Kita tunggu saja langkah pemerintah," ucap Cecep.

(Tribunnews.com, Renald)(TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman)(TribunCirebon.com, Eki Yulianto)