Kenaziran Musala Al-Ikhlas di Deli Serdang Sumut Terkejut Didenda PLN Rp 24 Juta: Ini Rinciannya
Kedatangan petugas tim OPAL ini mengklaim karena diduga adanya pelanggaran ketentuan perusahaan listrik.
Editor: Erik S
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) dilakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN) setempat di jalan Percobaan, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Ngatijan, warga Jalan Percobaan mengatakan petugas Tim OPAL ditugaskan mengecek listrik Musala Al-Ikhlas Tanjung Selamat.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Tarif Listrik di Triwulan III Tak Naik, Ini Respons Dirut PLN
Kedatangan petugas tim OPAL ini mengklaim karena diduga adanya pelanggaran ketentuan perusahaan listrik.
"Mereka datang memeriksa listrik mushola, selama ini memang tidak pakai meteran karena rekomendasi dari Bapak Amin," ujarnya.
Nama Amin yang dimaksud merupakan warga setempat dan sempat menjabat sebagai Kepala Cabang PLN Pancur Batu pada Zamannya. Namun, saat ini ia telah wafat.
Musala ini telah dibangun sejak tahun 1980-an, dengan kondisi papan hingga tahun 2018 direnovasi menjadi permanen.
Dalam ceritanya, Ngatijan mengatakan bahwa para petugas datang melakukan pengecekan listrik.
Baca juga: Dorong Penggunaan Motor Listrik, PLN Gandeng Himbara
"Mereka datang, katanya ada rajia Opal ada sekitar 6 orang pakai mobil dengan logo PLN," ucapnya.
Hasil pengecekan yang dilakukan petugas, listrik musala di angka 4.400 watt. Sehingga, pihak kenaziran diminta ke kantor cabang Pancur Batu dengan membawa lembaran berita acara.
Pihak kenaziran sudah 3 kali ke kantor cabang PLN Pancur Batu memohon keringanan secara lisan. Namun, tidak ada hasil untuk keringanan tersebut.
"Mereka bilang sudah tidak bisa lagi dibantu dan dikenakan denda," ucap salah seorang warga yang ikut mendampingi Ngatijan.
Dia mengungkapkan selama didirikannya musala Al Ikhlas, pihak PLN tidak pernah memberikan peringatan atau imbauan tentang permasalahan tersebut.
Baca juga: Cara Praktis Beli Token Listrik Melalui PLN Mobile, Bisa Top Up Rp 5.000 hingga Rp 1 Juta
"Selama ini aman-aman saja bahkan ketika oknum PLN datang ke Mushola Al Ikhlas sebelum adanya opal ini, petugas juga tidak memberikan himbauan apapun," Ungkapnya.
Lanjutnya, perhitungan denda ini berdasarkan watt listrik yang dipakai musala dan diambil dari biaya selama 16 bulan hingga bertotal Rp 24 juta.
"Saya minta tolong kalau bisa dikasih keringanan lagi, kalau meteran bisa kami dari swadaya masyarakat," tuturnya.
Sebagai itikad baik dari pihak kenaziran, mereka telah membayar uang sebesar Rp 5 jutaan untuk masuk meteran dan uang muka denda.
Uang tersebut dikumpulkan dari hasil pengutipan keliling warga dan meminjam sana sini.
"Terus terang saja, kami minjam uang untuk bisa bayar denda listrik. Kami juga kasih selembaran ke warga yang isinya memohon bantuan untuk listrik mushola ini," tuturnya.
Keringanan yang diberikan pihak PLN cabang Pancur Batu hanya metode pembayaran dengan cara dicicil selama 12 kali setiap bulan. Dalam sebulan wajib membayar Rp 1.800.000
"Harapan kami dari BKM Mushola Al-Ikhlas dendanya dihapus, karena uang Mushola tidak ada. Uang kas Mushola pun paling kalau dihitung hanya Rp 500 ribu perbulan di kotak infak," katanya sebagai jemaah yang sudah hampir 20 tahun.
Sementara itu, Humas PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara, Yasmir Lukman menanggapi perihal adanya tarif denda musala ini.
Baca juga: Pemerintah Dorong PLN Perluas Pemanfaatan Abu Sisa Pembakaran Batu Bara PLTU
Ia berharap bisa dapat diselesaikan dengan cara membayarnya, karena sudah sesuai aturan. Meskipun rumah ibadah.
"Sebelum kita melalukan penyalahgunaan kita pikir-pikir dulu. Ketika nanti tagihan susulan datang mampu gak membayarnya," ucapnya saat dikonfirmasi, pada Rabu (28/6/2023).
Terkait keringanan maupun toleransi dari pihak PLN, Yasmir menyampaikan tidak bisa dilakukan pada biaya yang disebut tagihan susulan. Bahkan PLN Pusat tidak bisa melakukannya.
"Si pihak musala harus terus bayar sesuai yang dijadwalkan itu," tambahnya.
Jika pihak musala tidak sanggup membayar, maka akan dilakukan pemutusan rampung.
"Biasanya akan diputus rampung. Namun, tagihan akan tertunda sehingga jika ingin diaktifkan lagi tagihan akan tetap muncul dan tidak bisa dicicil harus dilunasi," tutupnya.
Penulis: Diana Aulia
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Puluhan Tahun Tidak Ada Masalah, Kenaziran Mushola Al-Ikhlas Terkejut Didenda Rp 24 Juta oleh PLN