TRIBUNNEWS.COM - Bupati Puncak Willem Wandik berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan pembangunan pusat-pusat pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru dimekarkan, terutama di Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti acara peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Karadiri, Kabupaten Nabire, pada Kamis (13/7).

“Harapan kami tidak cukup waktu 2 tahun saja untuk membangun sarana-sarana penataan pusat pemerintahan, bahkan dengan anggaran yang begitu saja. Sehingga saran saya, kalau bisa pembangunan pusat pemerintahan ini langsung ditangani oleh pemerintah pusat saja, sampai tuntas, jangan sampai setengah-tengah saja, jika tidak selesai akan meninggalkan kesan yang kurang baik di masyarakat,” ungkap bendahara DPD PDIP Provinsi Papua Tengah ini.

“Karena dengan pembangunan sarana-sarana pusat pemerintahan yang sudah rampung dan selesai oleh pusat, maka akan memperlihatkan kepada masyarakat Papua,wujud kehadiran negara di sini, terutama untuk suksesnya otonomi khusus jilid II,” imbuhnya.

Menurut Willem, persoalan baru akan muncul apabila wewenang pembangunan pusat pemerintahan di empat DOB diberikan kepada pemerintah daerah, mengingat kondisi anggaran yang terbatas. Terlebih, proyek pembangunan ini akan menjadi fondasi dasar pusat pemerintahan provinsi baru.

Pada kesempatan ini, Willem Wandik selaku perwakilan para bupati di Provinsi Papua Tengah,  menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Papua dalam rangka percepatan pembangunan pusat pemerintahan. 

“Kami Menyampaikan terimah kasih kepada negara, dengan kehadiran Wapres, telah memberikan jaminan dengan simbol pembangunan pusat pemerintahan 4 daerah DOB, Wapres telah hadir di Papua, sebagai keseriusan membangun Papua,” tukasnya.

Untuk diketahui, Wakil Presiden sekaligus Ketua BP3OK (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua), Ma’ruf Amin telah meletakan batu pertama di lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kaladiri, dengan jumlah luas lahan yang disiapkan sekitar 300 hektar.

Di tengah prosesi peletakan batu pertama, Wapres berpesan ingin mempercepat pembangunan pusat pemerintahan di empat DOB di Papua untuk menandakan kehadiran negara dan juga pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), serta pelaku usaha dapat saling bersinegeri untuk memastikan program percepatan pembangunan ini segera rampung sesuai dengan target waktu yang ditentukan.(*)