TRIBUNNNEWS.COM - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bereaksi keras atas tweet akun resmi Pemkot Solo, @PEMKOT_SOLO dalam merespons keluhan seorang warganet.

Gibran menyatakan tidak suka dengan cara akun Pemkot Solo dalam menjawab keluhan yang disampaikan.

Hal itu bermula saat seorang warganet dengan akun @Msidiqprasetyo mengeluh soal layanan surat yang libur di hari Sabtu dan Minggu.

Begitu juga dengan hari Jumat yang hanya buka hingga pukul 11.00 WIB.

Warganet yang mengaku sebagai karyawan itu mengeluh karena karena tidak bisa mengurus surat di hari Senin-Kamis lantaran bekerja.

Baca juga: Apa Peran Andika-Gibran sebagai Jurkam Ganjar di Pilpres 2024? Ini Kata Direktur LSI

Sementara saat ingin mengurus surat di hari Jumat hanya buka setengah hari dan di hari Sabtu dan Minggu justru tutup.

"Pripun ngih mas .. ngurus surat2 kange pegawai karyawan ... sabtu minggu libur jumat tutup jam 11 ... bingung niki nguruse kapan malih .. senin sampe jumat tasih nyambut gawe .. wancine jumat rodo longgar malah tutup ..
@gibran_tweet @PEMKOT_SOLO," tulis @Msidiqprasetyo pada Jumat (14/7/2023).

Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, keluhan warganet itu sebagai berikut: Bagaimana ya mas..mengurus surat-surat untuk pegawai karyawan..Sabtu Minggu libur Jumat tutup jam 11. Bingung ini kapan ngurusnya lagi. Senin sampai Jumat masih kerja. Saat Jumat agak longga justru tutup. 

Keluhan itu direspons akun Pemkot Solo pada Rabu (19/7/2023).

Akun tersebut menampilkan screenshot jawaban dari bagian Organisasi Setda Solo mengenai jam kerja yang diterapkan

Dalam penjelasanya, jam kerja didasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 dimana hari Senin sampai Kamis dimulai pukul 07.15 hingga 16.00 WIB.

Sedangkan hari Jumat pukul 07.00-11.30 WIB.

Atas jawaban yang diberikan oleh akun Pemkot Solo itu, Gibran menyatakan tidak setuju dengan cara menjawabnya.

"Aku ra seneng coromu jawab keluhan warga. Ra solutif blas. Wes tak urus dewe wae (Aku tidak senang dengan caramu menjawab keluhan warga. Tidak memberi solusi sama sekali. Aku urus sendiri saja,-Red)," tulis Gibran.

Hingga berita ini ditulis, potingan Gibran iu diretweet sebanyak 1507 dan disuka 8.931.

Penjelasan Gibran soal tindakannya semprot admin akun Twitter Pemkot Solo

Terkait tindakannya menegur keras admin Twitter Pemkot, Gibran buka suara.

Dikutip dari TribunSolo, Gibran mengatakan pegawai pemerintahan hendaknya memberi soluasi yang tepat kepada masyarakat atas keluhan yang disampaikan.

"Ini bukan masalah siapa yang menjawab tapi kalau bisa, jika ada warga yang kesulitan langsung memberikan solusi. Tidak perlu memaparkan pasal yang panjang sekali. Orangnya sudah paham jam operasional kita kapan, orangnya itu pengen solusi," ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (20/7/2023).

Menurut Gibran, masyarakat hanya butuh solusi terkait permasalahan administrasi pemerintahan yang dibutuhkan.

"Solusine gimana? Ya kalau orangnya cuma bisa di luar jam kerja pemkot, otomatis kita harus mengalah, ketemuan di luar jam kantor, atau ketemuan dimana, atau jemput bola," jelasnya.

Baca juga: Gibran Kembali Ingatkan Relawan Belum Cukup Umur Jadi Cawapres

Oleh karena itu sebagai petugas publik, Gibran menyebut ada sejumlah cara untuk bisa melayani masyarakat.

Ia mencontohkan seperti yang dilakukan oleh Camat Banjarsari, Beni Supartono Putro yang meluncurkan aplikasi berbasis online.

Aplikasi berbasis online itu berisi big data yang berisi tentang perancangan program kegiatan maupun pelayanan terhadap masyarakat (Mbak Sri Cantik).

"Tadi pagi kan di tempatnya Pak Beni Camat juga beberapa kelurahan juga langsung antar jemput juga. Itu lho yang kita maksud itu lho, kita menjemput bola," katanya.

"Warga itu dilayani secara maksimal, tidak malah 'ya bisanya jam segini bapak ibu, kalau gak ya datang besok' nah itu tidak memberikan solusi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gibran mengingatkan bahwa sebagai ASN setidaknya harus sadar bahwa upah yang didapatkan merupakan hasil dari pajak masyarakat.

"Saya tahu kok semua di sini ada aturan, tapi kalau aturan itu menyulitkan warga ya setidaknya agak fleksibel, wong kita di sini digaji dari pajak dari warga. Jadi warga itu harus di nomor satukan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Daryono)