TRIBUNNEWS.COM, TUBAN - Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di wilayah Bojonegoro-Tuban, Jawa Timur, diminta tidak menarik biaya pakaian dan iuran siswa dalam bentuk apa pun.

Apabila mereka ngotot dan tetap menarik, maka sanksi berat akan menantinya.

"Namun jika masih membandel, bakal mendapatkan sanksi keras, berupa pencopotan kedinasan."

Demikian ditegaskan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) wilayah Bojonegoro-Tuban, Adi Prayitno, Minggu (30/7/2023).

Pernyataannya tersebut menanggapi keluhan wali murid SMA Negeri 1 Bangilan Tuban soal uang seragam dan uang gedung yang bernilai jutaan rupiah.

Hal itu, jelasnya, sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai, yang tertuang dalam surat edaran (SE) tentang moratorium bernomor 420/4849/101.1/2023 tentang penyediaan seragam diberlakukan kepada seluruh SMA/SMK negeri se-Jatim.

"Surat tersebut mewanti-wanti kepada kepala sekolah agar mentaati instruksi gubernur, jika kepala sekolah tidak bisa mengakomodir akan ada sanksi berat dari dinas, bahkan bisa dicopot," ujarnya kepada wartawan, dikutip Tribun Jatim.

Baca juga: Ramai Harga Seragam Sekolah di Tulungagung Rp 2,3 Juta, Tak Bisa Diangsur, Kini Kepsek Dicopot

Adi Prayitno menegaskan, kasus di Kabupaten Tulungagung menjadi pelajaran, serta tidak terjadi di wilayah Tuban dan Bojonegoro.

Pihaknya juga meminta, kepala sekolah untuk mengakomodir siswa-siswi, utamanya yang masuk melalui jalur afirmasi.

"Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik baru jenjang SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, sehingga perlu adanya perhatian khusus sebagaimana instruksi gubernur," tegasnya.

Keluhan Wali Murid

Sebelumnya, wali murid SMA Negeri 1 Bangilan Tuban mengeluhkan biaya seragam dan uang gedung.

Rinciannya, uang kain seragam Rp 1,2 juta dan uang gedung mencapai Rp 2,2 juta.

"Siswa pada tahun ajaran 2022/2023 juga ditarik uang gedung sebesar Rp 2.200.000. Itu bisa dicicil," kata CSR, orang tua wali murid kepada wartawan, Minggu (30/7/2023).

Baca juga: Kepsek SMA Negeri di Tulungagung Dinonaktifkan, Jual Paket Seragam Sekolah Seharga Rp2,3 Juta

Ia menjelaskan, iuran uang gedung bisa dicicil.

Namun saat siswa akan melakukan ujian semester, uang yang dicicil harus sampai Rp 1.500.000 sebagai syarat pengambilan kartu ujian.

"Sisanya harus lunas agar bisa mengambil rapot, saat naik kelas dua nanti juga harus bayar Rp 300 ribu. Sebenarnya keberatan, tapi mau gimana lagi," terangnya.

Masih kata CSR, untuk pembayaran seragam siswa baru perempuan diminta Rp 1,2 juta.

Siswa akan mendapat seragam dan atribut sekolah.

Setelah melakukan pembayaran, siswa baru akan mendapat 3 stel kain, 1 stel kaus olahraga, atribut lengkap dan 1 jilbab putih serta cokelat.

"Untuk seragam siswa baru harus bayar Rp 1,2 juta," pungkasnya.

Kejadian di Tulungagung

Akibatnya Kepala Sekolah SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Nuriddin, dicopot karena hal serupa. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim), Aries Agung Paewai membenarkan pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Kedungwaru.

"Plt Kepala SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung dicopot sementara," terangnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/7/2023).

Hal tersebut berawal dari  wali siswa SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung  mengeluhkan penawaran seragam sekolah anaknya yang nilanya jutaan rupiah.

Ia mengungkap tidak ada paksaan membeli seragam yang disampaikan secara terbuka.

Namun pihak sekolah menegaskan, jika tidak membeli seragam di sekolah, maka warnanya akan berbeda.

Karena itu, tidak ada pilihan selain membeli seragam lewat sekolah.

"Anak-anak pasti takut dong kalau seragamnya beda. Makanya tidak ada pilihan selain membeli lewat sekolah," katanya.

SMAN 1 Kedungwaru mematok harga Rp 2.360.000 untuk 10 jenis seragam dan berbagai atributnya.

10 jenis seragam itu adalah putih abu-abu, pramuka, batik, khas, jas almamater, kaus olahraga, ikat pinggang, tas, atribut dan jilbab bagi siswi muslim yang berjilbab.

Namun ternyata harga yang dipatok SMAN 1 Kedungwaru jauh di atas harga pasaran seragam terbaik di Tulungagung.

• Kain untuk satu setel seragam putih abu-abu dipatok Rp 359.400, padahal di pasaran harga satu setel seragam jadi yang terbaik hanya Rp 170.000.
• Kain satu setel seragam pramuka dipatok Rp 315.850, sedangkan di pasaran harga satu setel seragam pramuka jadi terbaik hanya Rp 180.000.
• Kain seragam batik dipatok Rp 383.200, sedangkan di pasaran harga satu setel seragam batik jadi sekitar Rp 205.000.
• Kain seragam khas sekolah dipatok Rp 440.550, sedangkan di pasaran dijual Rp 267.000.
• Lalu kain jilbab dipatok Rp 160.000, sedangkan jilbab terbaik di toko seragam hanya Rp 50.000.

Bahan Pakaian Disediakan Provinsi

Ada dua pegawai yang saat itu ada di bagian pembagian seragam dan tengah bekerja.

Dua petugas bagian seragam ini mengatakan, seluruh kain dikirim langsung dari Dinas Pendidikan provinsi.

"Kami bukan beli terus kami jual lagi. Semua dikirim dari provinsi," ucap petugas ini.

Dia mengatakan, soal harga juga dipatok langsung dari provinsi, sementara sekolah hanya menjalankan saja.

Pihak sekolah juga dilarang membeli kain sendiri di lokal Tulungagung dan harus ikut aturan dari Dinas Pendidikan provinsi.

Kebijakan ini sudah berjalan bertahun-tahun di SMAN 1 Kedungwaru.

"Kami hanya bertugas membagikan. Prosesnya dari provinsi sampai sini kami tidak tahu," katanya.

Masih menurut petugas yang membagikan seragam ini, sebenarnya tidak ada paksaan membeli paket kain seragam dari sekolah.

Namun jika membeli seragam di luar, maka warnanya tidak akan sama dengan yang dijual lewat sekolah.

Apalagi warga seragam tahun lalu dengan tahun ini ada perbedaan.

Buntut polemik mahalnya harga seragam, Kepala SMAN 1 Kedungwaru dicopot dari jabatannya.

(Tribun Jatim/M Sudarsono/David Yohanes)