TRIBUNNEWS.COM, MANOKWARI - Senator Filep Wamafma mendorong lembaga pendidikan formal maupun informal di Tanah Papua menaikkan kelasnya jadi  berstandar internasional.

Hal itu menurut Wakil Ketua I Komite DPD RI, sebagai solusi jitu mencetak anak Papua yang unggul dan berdaya saing.

Hal ini dikatakan Filep Wamafma dalam sesi podcast TribunPapuaBarat.com bertajuk "Otsus dan Pemekaran dari Perspektif Senator Papua Barat", diJalan Merdeka, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat, pada Sabtu (12/8/2023) sore.

Menurut dia, hal itu yang harus dilakukan ketimbang menyekolahkan puluhan hingga ratusan anak Papua ke luar negeri, menggunakan Dana Otsus, seperti yang dilakukan Pemda Papua dan Papua Barat sejak dulu.

 "Lembaga pendidikan yang ada di Papua inilah yang kita jadikan berstandar internasional," kata Filep Wamafma.

Menurut dia, tata kelola beasiswa anak Papua ke luar negeri belum dipersiapkan secara matang oleh pemda di Tanah Papua.

Seperti terlihat dari persoalan pembayaran uang kuliah dan biaya hidup mahasiswa yang kerap seret.

Atau ketika anak Papua lulusan luar negeri, itu kembali ke daerah, namun tidak terserap lapangan pekerjaan.

Alhasil, beasiswa ke luar negeri yang menggunakan dana Otsus dalam jumlah besar, itu menjadi kurang efisien bagi percepatan pembangunan SDM di Tanah Papua.

"Indonesia emas 2045 sebentar lagi, tapi belum ada master plan  pembangunan pendidikan di Papua oleh Pemerintah Pusat dan daerah itu seperti apa," ujarnya.

Filep mengakui, putra-putri Papua masih kurang dibekali keterampilan dan sertifikasi nasional maupun internasional.

Sehingga sulit bersaing dengan lulusan dari daerah lain di Indonesia untuk bekerja di lembaga atau perusahaan internasional.

Seperti yang ia temukan ketika melakukan penelusuran kepada tenaga kerja di BP Tangguh - Teluk Bintuni.

"Orang Papua hanya dibutuhkan di tahap konstruksi. Untuk sistem operasi dan industri, orang Papua tidak dipakai karena tidak punya sertifikasi. Dipakailah yang dari Jawa, Sumatera dan lain-lain," urainya.

Oleh sebab itu, Filep mendorong pembentukan balai latihan kerja (BLK) yang benar-benar memberdayakan generasi muda Papua.

Serta, menguatkan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak-anak Papua.

Filep menjelaskan, dari penelitian Dikti menguak 60 persen dari lulusan SMA/SLTA tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.

Menurut dia, kondisi ini bertolak belakang dengan amanat UU Otsus, yaitu menjamin orang asli Papua menerima pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi.

"Di masa Otsus, seharusnya tidak boleh ada orang Papua yang khawatir biaya sekolah, karena ada afirmasi. Itu amanat UU Otsus," tegas Ketua STIH Manokwari itu.(*)