Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggulirkan bantuan sebanyak 7,1 juta liter air bersih untuk menghadapi kekeringan di wilayah Jateng.

Puncak musim kemarau di Jateng diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masuk pada bulan Juli-Agustus 2023.

Baca juga: Solusi Kekurangan Air Bersih, Bisakah Air Hujan Dikonsumsi? Begini Jawabannya

"Kita tiap hari beri bantuan ke daerah-daerah. Jadi semua kita sampaikan dengan cara ini, ini pola-pola distribusinya yang setiap hari kita lakukan," kata Ganjar usai Rakor Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jateng.

Adapun sumber dana bantuan yang digulirkan Ganjar itu berasal dari APBD Jateng.

Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jateng juga turut membantu dengan mendistribusikan 490 liter air bersih.

Ganjar mengatakan, saat ini Pemkab dan Pemkot juga masih bersiaga untuk merespons cepat semua kebutuhan masyarakat di musim kemarau ini. Khususnya di daerah rawan kekeringan.

"Dari BPBD semua siaga, dan para Bupati/Wali Kota semua siaga. So far sampai hari ini ada. kita siapkan kondisi-kondisi yang perlu mendapatkan bantuan dan kita minta kawan-kawan mereport sesegera mungkin, di semua daerah," tutur Ganjar.

Ganjar meminta masyarakat untuk menjaga mata air dalam menghadapi puncak musim kemarau tahun ini.

Selain itu, memanen air hujan juga dapat dilakukan apabila hujan turun.

Baca juga: Tiga Tips Mudah Menghemat Air Bersih yang Bisa Dilakukan Masyarakat

"Di beberapa titik ada sumur bor, yang lain kita bisa menampung air hujan. Maka rain harfestingnya mesti dilakukan dengan peralatan seperti tandon-tandon air yang di rumah-rumah itu bisa dilakukan," kata Ganjar.

Ganjar sendiri telah menggulirkan sejumlah program untuk mengatasi problem air masyarakat. Salah satunya melalui Gerakan Seribu Embung.

Sejak diinisiasi tahun 2016, tercatat sudah ada 1.135 embung yang dibangun untuk irigasi dan air bersih se-Jateng dengan dana tidak hanya dari APBD, tapi juga pemerintah pusat.