Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus mendorong Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengupayakan segala kekuatan agar prevalensi stunting di Aceh menurun.

"Saya dan Pj Gubernur Aceh akan berusaha keras mengkonvergensikan semua kekuatan di Aceh untuk penurunan stunting," tegas Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh yang baru, Safrina Salim, di Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Pola Pengasuhan dan Sanitasi yang Buruk Jadi Pemicu Tingginya Jumlah Anak Stunting di Banyuwangi

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2022, diketahui Aceh merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi kelima di Indonesia, mencapai 31,2 persen.

Dalam periode satu tahun itu, Provinsi Aceh hanya mampu memangkas angka stunting sebesar 2 poin.

Pada SSGI 2021, prevalensi stunting di Provinsi Aceh mencapai 33,2 persen.

Prevalensi stunting di Aceh tergolong belum sesuai harapan.

Hal ini lantaran ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen.

Berdasarkan wilayahnya, terdapat 12 kabupaten/kota di Aceh yang memiliki prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi.

Sebanyak 11 kabupaten/kota lainnya di bawah angka rata-rata.

Kota Subulussalam merupakan wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Aceh pada 2022, mencapai 47,9 persen. Melonjak 6,1 poin dari 2021 sebesar 41,8 persen.

Baca juga: KSAD Harap Aplikasi e-Stuntad dan e-Posyandu Bisa Bantu Pemerintah Capai Target Penurunan Stunting

Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat kedua di Aceh dengan prevalensi stunting 38,3 persen.

Disusul Kabupaten Pidie Jaya dengan prevalensi 37,8 persen.

Prevalensi balita stunting terendah berada di Kabupaten Aceh Jaya, sebesar 19,9 persen.

Kota Banda Aceh menempati peringkat ke-19 di provinsi ini dengan angka stunting 25,1 persen.

Dokter Hasto mengapresiasi kebijakan Pj Gubernur Aceh dalam penanganan stunting.

Khususnya terkait program di mana seluruh perangkat kerja Pemerintah Aceh digerakkan untuk peduli terhadap upaya penurunan stunting.

"Kita punya bonus demografi dalam waktu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu keluarga harus menjadi fondasi untuk membentuk anggota berkualitas," kata dia.

Dengan pendekatan konvergensi, kepedulian sosial dan gotong royong, diharapkan angka stunting di Aceh bisa ditekan turun mencapai target nasional 14 persen.

Selain itu ia juga meminta keluarga memanfaatkan potensi lokal dalam pemenuhan gizi keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Di antaranya budidaya ikan lele.

Hal ini diamini Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

Pemerintah Aceh siap berkolaborasi dan melibatkan BKKBN dalam berbagai upaya penurunan stunting.

Ia berharap upaya penurunan stunting dan pola hidup sehat dapat terus ditingkatkan di Aceh.

"Saya siap bantu ibu untuk sama-sama berjuang. Kita diberi kesempatan untuk memajukan Aceh," kata Achmad Marzuki.