TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Heikal Safar angkat bicara terkait relokasi warga di Pulau Rempang.

Mantan Sekjen Partai Priboemi ini mengatakan peristiwa itu sudah terindikasi sejak lama, tetapi pemerintah diduga tidak tegas berpihak kepada kepentingan rakyat yang sesungguhnya.

"Saya sebagai Eks Sekjen Partai Priboemi dan elemen masyarakat di seluruh Indonesia sangat prihatin karena sungguh ironis mereka yang notabene adalah warga asli Pribumi yang nasibnya terzolimi lantaran terusir dinegerinya sendiri," ujar Heikal Safar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).

Bakal Calon Walikota Bekasi 2024 ini menegaskan bahkan masih banyak lagi daerah-daerah di Indonesia yang diduga menimbulkan potensi kasus-kasus yang serupa dengan Pulau Rempang, Kepulauan Riau tersebut.

Dia menilai nasib rakyat kecil yang kehidupannya masih tertindas sehingga ikut menggugah hati sanubari.

"Saya menjadi bertanya-tanya kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan, dimana ya letak Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia? jika tanah air beserta kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir orang saja," kata Heikal.

"Dan konyolnya satu keluarga Konglomerat kekayaannya sebanding dengan ratusan juta rakyat Indonesia. Ingat! Bahwa cita -cita Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah untuk mengangkat Harkat, Derajat, dan Martabat Pribumi Bukan malah Sebaliknya," kata Heikal.

Menurut Heikal Pemerintahan Presiden Jokowi wajib melindungi hak - hak warga yang terdzalimi.

"Kasihan mereka, hingga menjadi korban kekejaman pihak-pihak ataupun oknum-oknum pemangku kebijakan yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Lebih lanju Heikal menjelaskan, oleh karena itu Pribumi wajib bersatu untuk melawan kesewenang - wenangan dan ketidakadilan.

Dia mengatakan jangan pernah takut dan gentar dengan penguasa dan pengusaha yang zalim dan mengintimidasi rakyatnya sendiri.

"Jiwa patriot kita pribumi ini dikobarkan Seperti semangat juang berani berkorban demi membela kebenaran dan keadilan hukum untuk kemakmuran rakyatnya yang ditanamkan oleh Almarhum Ketua Dewan Pembina Partai Priboemi Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso," ujarnya.

Heikal juga berharap agar sesama pribumi anak bangsa antara penduduk Pulau Rempang dan Polisi agar tidak diadu domba sampai berkelahi, sampai-sampai menjadi korban penganiayaan dikarenakan kebijakan yang tidak berkeadilan tersebut.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud Md., meminta aparat penegak hukum dan keamanan untuk hati hati dalam menangani kasus di Rempang, Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Mahfud usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (11/9/2023).