Dalam semalam, Aklani mengaku menghabiskan Rp5-9 juta.

"Iya setiap hari, Jumat juga kalau buka saya hajar juga, kan saya telepon mamih dulu, mih Jumat buka," ungkapnya.

Aklani dalam sidang tersebut mengaku menyesali perbuatannya.

"Jelas enggak bener, gara-gara jadi lurah saya jadi enggak bener. Ya mungkin saya doang yang enggak bener jadi lurah."

"Bukan menyesal lagi, nangis yang mulia. Kalau di sini (persidangan) enggak, tapi kalau di musala nangis. Taubat yang mulia," aku Aklani.

Kasus Aklani

Dikutip dari Kompas.com, dalam dakwaan terhadapnya, dana desa tahun 2020 tidak dipergunakan sesuai rencana.

Sejumlah kegiatan tidak terlaksana antara lain pekerjaan rabat beton di RT 003 dengan nominal Rp71 juta, di RT 019 dengan nominal Rp213 juta, hingga ada kegiatan pemberdayaan pelatihan service handphone Rp43 juta.

Penyelenggaraan desa siaga kesehatan saat pandemi Covid-19 senilai Rp50 juta juga tidak dilaksanakan.

Tetapi, pada persidangan tersebut Aklani membantahnya dan menyatakan kegiatan telah dilakukan dalam bentuk pembagian sembako kepada masyarakat.

"Kalau yang bantuan Covid itu sudah dilaksanakan yang mulia, bentuknya sembako, beras gitu," ucap Aklani.

Selain sejumlah kegaitan yang tidak dilaksanakan, ada juga tunjangan staf BPD dan staf desa Rp27 juta yang tidak dibayarkan.

Serta ada pembayaran fiktif senilai Rp47 juta dan kas pajak yang tidak disetorkan ke negara.

Adapun total kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Serang senilai Rp925 juta.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (TribunBanten.com/Engkos Kosasih) (Kompas.com)