TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah foto yang memperlihatkan menu cegah stunting di Kota Depok, Jawa Barat, viral di media sosial.

Polemik menu cegah stunting mulai menjadi bahan pembicaraan setelah diunggah sejumlah akun Instagram seperti @infodepok_id pada Rabu (15/11/2023).

Diketahui, menu cegah stunting yang dibagikan berbeda-beda setiap harinya.

Mulai dari tahu rebus, otak-otak, hingga kroket.

Menu cegah stunting dianggap tidak layak dengan harganya yang dipatok Rp18 ribu rupiah per orang.

Hingga Kamis (16/11/2023), postingan @infodepok_id sudah dibanjiri ratusan komentar dari warganet.

Belakangan diketahui, pemberikan menu cegah stunting merupakan program Pemerintah Kota Depok.

Baca juga: Kisah Viral Menu Cegah Stunting di Gandul Cinere Depok: 3 Potong Nugget Rumahan, Antrenya 2 Jam

Program tersebut bertajuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

PMT menargetkan balita penderita stunting di Kota Depok.

Program dilaksanakan selama 28 hari, mulai sejak 10 November hingga 7 Desember 2023.

Penjelasan Dinkes Depok

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mari Liziawati, menegaskan program PMT sudah dilakukan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.

Mari menguraikan, menu cegah stunting berasal dari bahan pangan lokal.

"Jadi kita tidak memberi PMT dari pabrikan seperti biskuit, susu dan lain-lain," kata Mary, Rabu, dikutip dari TribunnewsDepok.com.

Mary melanjutkan, PMT diberikan selama tujuh hari berturut-turut.

Rinciannya enam hari kudapan dan satu hari menu makanan lengkap.

Makanan diberikan langsung ke rumah-rumah oleh Ojek Cantik Bawa Makanan untuk Balita Stunting

Selain pemberian menu cegah stunting, Dinkes juga memberikan edukasi secara rutin.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Soroti Menu Makanan Tambahan yang Dibagikan Pemkot Depok ke Anak Penderita Stunting

"Pada hari ketujuh, menu makanannya lebih lengkap Kita kumpulkan balita dan ibunya untuk diberiakan edukasi terkait stunting," tuturnya.

Mary dalam kesempatannya juga meluruskan polemik yang terjadi.

Ia menegaskan, pemberian PMT bukan menu lengkap selama 7 hari.

Menu lengkap hanya diberikan 1 hari dan hari sisanya berupa kudapan seperti tahu hingga olahan kentang.

"Kudapan ini bisa diberikan disela waktu antara waktu makan utama," lanjutnya.

Anggaran capai Rp4,9 miliar

Mary melanjutkan, program PMT menelan anggaran mencapai Rp4,9 miliar.

Program PMT ini menyasar 9.882 balita stunting di Depok dengan nilai Rp 18.000 per orang.

Mary menegaskan, biaya yang capai miliaran tersebut tidak hanya penyediaan menu saja, melainkan juga aspek pendukung lainnya.

"Alokasi anggaran per balita ini termasuk biaya pajak, administrasi di aplikasi, transportasi, kemasan dan sebagainya," terang Mary.

Baca juga: Makanan Tambahan Anak Penderita Stunting di Depok Nasi dan Sayur Sop, Dinas Kesehatan Dikritik

Perlu diketahui, kata Mary, anggaran PMT tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kota Depok sebelumnya mendapatkan suntikan dana insentif dari Wakil Presiden, Maruf Amin.

"Wapres memberikan penghargaan kepada kota/kabupaten yang angka stuntingnya dibawah angka nasional," imbuh Mary.

Terakhir Mary kembali menegaskan, program PMT bertujuan mendukung program Indonesia Emas tahun 2045 terwujud

"Program ini harus dimulai dari mengatasi stunting anak-anak balita saat ini agar memiliki daya saing dengan negara lain," tutupnya.

DPRD dengar keluhan warga

Polemik menu cegah stunting di Kota Depok sudah sampai di telinga Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari.

Dirinya mendapatkan laporan langsung dari kader Posyandu yang mengeluh terkait program PMT.

Menurut Yeti, kader mengeluhkan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang telah digelontorkan.

"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik."

"Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya, Selasa (14/11/2023), dikutip dari TribunnewsDepok.com.

Baca juga: Makanan Tambahan Anak Penderita Stunting di Depok Nasi dan Sayur Sop, Dinas Kesehatan Dikritik

Yeti kemudian mengkritik PMT yang sudah beberapa minggu tersebut.

Ia menegaskan, program dijalankan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban Pemkot Depok, utamanya menghabiskan dana yang telah diterima.

Kini, DPRD meminta Pemkot Depok melakukan evaluasi.

"Program ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi harus tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Depok."

"Kalau kita mau bikin program mengurangi stunting, seharusnya tahu makanan bergizi itu seperti apa," kritik Yeti.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)(Tribundepok.com/Hironimus Rama)