TRIBUNNEWS.COM - Keberadaan pengungsi Rohingya yang berada di Aceh tuai pro dan kontra dari masyarakat.

Bahkan, aksi penolakan pengungsi Rohingya pun terjadi.

Di media sosial juga bereda narasi-narasi negatif mengenai kedatangan pengungsi Rohingya.

Menanggapi hal tersebut, Senior Legal Services Officer Jesuit Refugee Service (JRS), Gading Gumilang Putra mengatakan, narasi negatif yang berujung pada hoaks tentang Rohingya telah menyebar di seluruh media sosial.

JRS sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat internasional yang berfokus pada pengungsi dan berpusat di Roma, Itali.

“Narasi sistematis mengenai penolakan, kebencian, dan hoaks di medsos menjadi isu nasional,”

Baca juga: Pengungsi Rohingya di Aceh Jadi Tersangka TPPO, Dibayar Rp17 Juta untuk Satu Orang

“Sehingga di lapangan, kapal yang berlabuh tidak mendapatkan respon yang biasanya terjadi secara ad hoc maupun secara Perpres,” ungkap Gading dalam diskusi publik secara daring bertajuk “Mencari Solusi Persoalan Pengungsi Rohingya di Indonesia”, Senin (11/12/2023).

Di tengah situasi tersebut, lanjut Gading, lembaga kemanusiaan masih melihat warga yang memberikan bantuan makan dan pakaian, meskipun ada juga ketakutan saat menolong.

Di sisi lain, Gading tak menampik jika memang ada isu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dikatakannya TPPO memang perlu penindakan, sayangnya smuggler trafficker (penyelundupan) menjadi opsi mengungsi karena tidak ada jalur aman dan legal.

Gading pun menyebutkan bahwa para pengungsi adalah korban, bukan pelaku.

“Karena narasi negatif yang beredar di media sosial, demonstrasi dan penghadangan terjadi. Beberapa pengungsi tertahan di pantai dan ada yang dibawa dari satu daerah ke daerah lain,”

“Pemberitaan di media sosial berdampak langsung bagi lembaga kemanusiaan dan pengungsi, serta kepada warga menjadi terpecah belah karena hoaks,” sesalnya.

Gading pun mengulas mengenai alasan Etnis Rohinghya mengungsi.