Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyiapkan kuota sebanyak 1.000 sertifikasi halal secara gratis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) di Provinsi Sumsel. 

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, usai menghadiri Syariah Festival Sriwijaya 2024 di Palembang Indah Mall, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (28/3/2024). 

“Kami mengimbau pelaku UMKM untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis melalui Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumsel. Pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman sangat penting, agar konsumen muslim terlindungi terhadap produk yang tidak halal,” kata Fatoni, dalam keterangannya Minggu (31/3/2024).

Fatoni mengatakan, Sertifikasi Halal saat ini sudah menjadi kebutuhan para pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman. 

Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas berpenduduk muslim.

Sementara itu, di Provinsi Sumsel sendiri berdasarkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 94,24 persen dari total penduduk merupakan muslim.

Menurut Fatoni, dengan banyaknya populasi umat muslim di Provinsi Sumsel sudah sewajarnya daerah ini mendukung pengembangan ekonomi syariah, mencakup sektor keuangan, fashion, kuliner, pariwisata dan lainnya.

Dalam upaya pengembangan ekonomi syariah, para pelaku UMKM dan pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis syariah guna mendukung terwujudnya ekosistem halal value chain berdaya saing tinggi.

“Pemprov Sumsel mengapresiasi inisiatif, komitmen dan peran nyata Bank Indonesia beserta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang secara konsisten dan berkesinambungan terus melakukan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pusat maupun di Provinsi Sumsel. Salah satunya melalui kegiatan yang Syariah Festival Sriwijaya dalam rangka Road to Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2024,” ujar Fatoni. 

Dalam rangka mendukung terwujudnya ekosistem halal yang berdaya saing tinggi tersebut, tentunya diperlukan integrasi dan kolaborasi dari setiap elemen pendukung ekonomi syariah. 

Sebab itu, koordinasi para pemangku kebijakan, dukungan regulasi dan insentif pemerintah guna mengembangkan industri halal untuk mensuplai kebutuhan halal lifestyle masyarakat sangat diperlukan.

Baca juga: BPJPH Gelar Silatnas dengan MUI dan MPU Aceh Bahas Peningkatan Kualitas Layanan Sertifikasi Halal

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Selatan. Ke depan, kami berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan syariah, instansi, lembaga terkait, akademisi, praktisi, serta penggiat ekonomi dan keuangan syariah untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan,” pungkas Fatoni.