Kata Sosiolog soal Viral Anak Empat Tahun Tunangan di Madura: Pola Pikir Orangtua Harus Diubah
Prof Bagong menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan tokoh agama dan kelompok sekunder lainnya untuk menyosialisasikan hak anak
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Baru-baru jagat publik dihebohkan tentang pertunangan anak usi empat tahun di Madura.
Ternyata, fenomena itu merupakan tradisi yang dikenal sebagai Abekalan ini dan telah lama melekat dan menjadi bagian budaya di Madura.
Sayangnya, tradisi ini menyita sorotan publik termasuk dari pakar sosiologi Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Bagong Suyanto Drs Msi,
Ia menilai, tradisi ini bukanlah bagian dari pelestarian budaya.
Pemerintah telah berupaya melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan dini melalui pengesahan Undang-undang Perkawinan terbaru.
Adapun batasan minimal usia menikah menjadi 19 tahun agar anak-anak memiliki kesempatan mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan mereka.
“Saat ini jaman sudah berubah. Anak perempuan terutama memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri. Kalau bertunangan di usia dini, maka risiko menikah di usia dini menjadi besar. Kesempatan anak melanjutkan sekolah berpotensi terganggu,” tuturnya dikutip dari laman Unair, Rabu (24/4/2024).
Hak anak harus menjadi prioritas dimana orang tua harus paham tentang dampak dari tradisi ini.
“Orang tua memiliki hak atas anaknya untuk mengatur ini. Sebagai orang tua, mereka juga harus paham kewajiban terhadap anak dapat untuk memberikan masa depan yang terbaik," ungkap dia.
Prof Bagong menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan tokoh agama dan kelompok sekunder lainnya untuk menyosialisasikan hak anak.
Baca juga: Viral Bocah SD di Sampang Tunangan, BKKBN Jatim Datangi Rumah Keluarga dan Beri Sosialisasi
Ia pun menekankan, pemerintah setempat harus meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat melalui sosialisasi, dimana pemerintah lokal Madura dapat membuat peraturan daerah yang memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar.
“Anak harus mendapatkan pendidikan yang tepat di sekolah dan orang tua harus mengubah sudut pandangnya tentang perjodohan dini. Dengan adanya kesetaraan pola pikir ini, maka pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi lebih efektif,” paparnya.
