TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ketenagakerjaan dan Pendidikan Fransiskus Go mengatakan Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kaya budaya, kearifan lokal, dan sumber daya alam.

Namun, kata dia, kedua Provinsi Kepulauan ini menghadapi permasalahan. Permasalah tersebut, seperti pertama, keterbatasan Infrastruktur di mana masih minimnya akses transportasi, dan minimnya ketersediaan listrik dan air minum.

"Kedua, Lingkungan dan Perubahan yang mencakup Kerusakan Lingkungan, Dampak Perubahan Lingkungan, Pengairan Sulit. Ketiga, Kesehatan dan Pendidikan yang mencakup akses layanan pendidikan dan angka partisipasi pendidikan yang masih rendah, kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan," kata dia

Pernyataan itu disampaikan sebagai Keynote Speaker dengan paparan berjudul: “Peluang dan Tantangan Investasi di Remote Area, Perbatasan/Daerah Kepulauan Maluku dan NTT” dalam  kegiatan SCU For Indonesia: Exploring The Potentials of Remote, Border Areas, and Islands at Eastern Indonesia (Maluku & NTT), di Gedung Teater Thomas Aquinas,  Soegijapranata Catholic University (SCU), Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 30 April 2024.

Baca juga: Bandara Sam Ratulangi Manado Ditutup Sementara Imbas Erupsi Gunung Ruang: 38 Penerbangan Dibatalkan

Keempat, Ekonomi dan Lapangan Kerja yang mencakup tingginya tingkat pengangguran dan tantangan dalam pengembangan sektor ekonomi. Kelima, Sosial dan Budaya yang mencakup  tanah ulayat/adat, kemiskinan dan ketimpangan sosial, human trafficking.

Dia menjelaskan, Maluku sebagai Provinsi di Kawasan Timur Indonesia, memiliki karakteristik yang berbeda dengan Provinsi lain di Kawasan Barat Indonesia dimana dampak konflik sosial, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

Potensi wilayah berbeda mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap wilayah sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Menurut data BPS 2023, Maluku masuk dalam urutan 4 besar Provinsi termiskin di Indonesia.

"Sementara NTT memiliki 1.192 pulau dan hanya sekitar 42 pulau yang dihuni dimana 5 pulau paling besar yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Lembata, dan Pulau Alor. NTT memiliki potensi sumber daya alam beragam yang pemanfaatannya belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Banyak tanah terlantar. Masyarakat NTT juga hidup dalam kesenjangan pendapatan perkapita dan dibawah rata-rata nasional. Menurut data BPS Maret 2023, NTT masuk dalam urutan 3 besar Provinsi termiskin di Indonesia.

Saat ini kata Frans Go, perekonomian Maluku terutama bergantung pada sektor pertanian seperti kelapa, cengkeh, pala, dan perikanan.

Infrastruktur terutama di luar Ibukota Ambon, masih memerlukan peningkatan terutama akses transportasi dan ketersediaan listrik. Pariwisata mulai berkembang di Maluku terutama dengan potensi alamnya yang indah seperti pantai, pulau-pulau kecil dan keanekaragaman hayati bawah laut.

"Sedangkan NTT memiliki potensi ekonomi yang besar dengan komoditas seperti kopi, cokelat, tebu, dan perikanan. Sektor pariwisata di NTT juga berkembang terutama dengan daya tarik seperti Pulau Komodo, Taman Nasional Kelimutu dan Pantai-Pantai yang indah. Namun demikian masih ada tantangan dalam infrastruktur dan aksesibilitas di beberapa daerah di NTT, terutama di daerah terpencil dan Pulau-Pulau Kecil," ujarnya.

Baca juga: Tak Punya Solusi, Greenpeace Kecewa Visi-Misi Cawapres soal Lingkungan Hidup dan SDA

Frans Go mengungkapkan lima tantangan investasi bagi investor di dua Provinsi kepulauan tersebut adalah: Pertama, tingkat pendidikan yang rendah dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

“Pendidikan formal adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk masyarakat," kata dia.

Tantangan kedua sambung Frans Go adalah Kemandirian ASN terbatas.

“NTT adalah Provinsi ke-10 dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia. Secara total PNS NTT berjumlah 114.938. “Masih banyak ASN yang kualitasnya perlu ditingkatkan. Dengan minimnya peran swasta, maka tulang punggun pembangunan berada di tangan ASN yang memiliki ketahanan ekonomi yang pasti," ujarnya.

Tantangan ketiga adalah: Kreatif berpikir SDM terbatas. Tantangan keempat, keengganan investor karena dihadang politikus daerah yang menyebabkan para investor kerap enggan berinvestasi di suatu daerah karena dihadang dan diperas oknum daerah, birokrasi yang berbelit dan panjang, serta kenyamanan dan keamanan yang kurang kondusif.

Tantangan keempat adalah: Pemimpin daerah tidak menjadi tuan rumah yang baik. Banyak orang menjadi pemimpin daerah karena hanya bermodalkan uang tanpa kapasitas dan kualitas.

Merujuk data  Biro Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian sebesar 30,42 persen, sektor jasa sebesar 16,42 persen, sektor perdagangan dan rumah makan sebesar 15,87 persen. Sementara presentasi penduduk miskin NTT sebesar 19,96 persen.

Jumlah penduduk miskin 1.141.110 jiwa, garis kemiskinan per kapita Rp507. 203 per bulan.

Menurut berbagai sumber penelitian, karakteristik kemiskinan di Provinsi Maluku di antaranya adalah sebagian besar penduduk miskin banyak bekerja pada sektor informal, tingkat pendidikan masih rendah, kondisi perumahan mayoritas terbuat dari dinding papan, lantai dari papan dan tanah, serta atap dari rumbia dan seng.  

Sementara presentasi penduduk miskin di Provinsi Maluku 16,42 persen, jumlah penduduk miskin 301.610 jiwa. Garis kemiskinan per kapita Rp 684.020 per bulan.

Program Terobosan

Dalam paparannya Frans Go menawarkan Program Terobosan Pertama: Pengembangan Infrastruktur Dasar melalui: peningkatan dan perbaiki jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara untuk untuk meningkatkan aksesibilitas. Pembangunan dan pemeliharaan sistem kelistrikan yang andal untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Selain itu kata Frans Go, juga memfasilitasi pengembangan sektor komoditas unggulan dengan mempermudah akses ke pasar, dan sumber bahan. Mendukung pengembangan sektor pariwisata dengan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata. Meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.

Baca juga: Ramai Kasus Pungli di Masjid Al Jabbar Bandung, Pemda Bakal Perbaiki SOP

Sementara, Program Terobosan Kedua adalah: Pengembangan Sektor Komoditas Unggulan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas (kelapa, cengkeh, pala, kopi, cokelat, tebu, dan perikanan melalui pelatihan pemberian bibit/bibit unggul dan dukunga teknologi. Juga pengembangan industri hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

Program ini berdampak pada meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha terutama di sektor industri hilir. Meningkatkan daya saing produk daerah di pasar domestik dan internasional sehingga mendukung promosi pariwisata. Meningkatkan daya tarik investasi, khususnya di sektor agribisnis dan industri pengolahan.

Di akhir paparannya Frans Go menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi ujung tombak untuk solusi pemerintah dengan demikian kualitas ASN ditingkatkan serta angka partisipasi pendidikan warga minimal lulusan SMA atau memiliki keahlian dan bersertifikat.

Di sektor ekonomi dan kesehatan, perputaran ekonomi daerah wajib melibatkan swasta, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah, karena jumlah PAD terbatas. Perlu intevensi kesehatan dasar bagi bumil dan balita.

Di sektor infrastruktur: jalan, listrik, air, perizinan, lahan bebas sengketa sebaiknya ramah dan mendukung investasi swasta dari luar. Dan yang terakhir adalah kenyamanan berinvestasi di daerah.