TRIBUNNEWS.COM - Setelah terjadi kecelakaan maut bus yang menewaskan belasan orang, sejumlah pihak melarang atau melakukan evaluasi tentang adanya study tour.

Salah satu yang menyoroti hal tersebut adalah Dedi Mulyadi.

Ia menuturkan, kegiatan di luar sekolah seperti study tour harus dievaluasi.

Pasalnya, tak ada jaminan keselamatan pada siswa.

Tidak hanya itu kegiatan tersebut pun banyak dikeluhkan karena beban pembiayaan.

“Kemudian bus yang digunakan selalu dipilih yang harga murah, kalau murah pasti kualitasnya ada yang di bawa standar,” ujar Dedi saat meninjau bangkai bus Putera Fajar di Terminal Subang, Senin (13/5/2024).

Dari hasil peninjauan yang dilakukan bersama pihak kepolisian dan Kemenhub didapati fakta bahwa bus tersebut sudah berusia tua namun di-upgrade kembali. Selain itu KIR dari bus tersebut pun sudah lewat masa berlakunya.

“Kemudian sopir bus juga sudah ada tanda-tanda bahwa ketika di rumah makan di atas, busnya dalam kondisi bermasalah tapi selalu memaksakan akhirnya terjadi seperti itu,” ujarnya.

Atas dasar itu pria yang biasa disapa KDM berharap pemerintah melakukan evaluasi total terhadap dua hal.

Pertama, melarang sekolah membuat kegiatan apapun yang ujungnya adalah piknik. lebih baik kegiatan dilakukan di sekitar sekolah.

Kedua, meminta Kemenhub membuat aturan tegas pada mobil yang dianggap sudah tidak laik jalan agar tidak di-upgrade atau modifikasi dalam bentuk apapun.

Baca juga: VIDEO REKAMAN Maut Kecelakaan Bus Wisata SMK Lingga Kencana, Terdengar Takbir hingga Tangisan

“Karena kita tahu sendiri warga itu senang yang casingnya bagus, dibanding dengan yang dalamnya (mesin) bagus,” ujarnya.

Ia yakin jika pemerintah tegas maka peraturan itu akan dituruti oleh semua pihak. Seperti halnya saat KDM menjadi Bupati Purwakarta melarang sekolah membuat kegiatan study tour.

“Taat tidak taat itu tergantung ketegasan. Dulu saya saat jadi bupati melarang dan ditaati, bahkan sampai sekarang Disdik Purwakarta masih tegas melarang,” katanya.