Dinilai Jadi Tandingan WWF ke-10 Bali, People's Water Forum Ditolak Aliansi Gabungan Masyarakat Bali
Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menolak pelaksanaan People's Water Forum (PWF) yang dinilai menandingi KTT WWF.
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menolak pelaksanaan People's Water Forum (PWF) yang disebut digelar untuk menandingi acara resmi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali.
PWF digelar pada 20-23 Mei 2024, berbarengan dengan gelaran WWF 18-25 Mei 2024.
Mereka menyatakan kegiatan PWF tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing.
Gus Yadi, Koordinator Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menuding kehadiran PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan.
"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," ungkap Gus Yadi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/5/2024).
Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali.
Mereka meminta kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap PWF ini.
"Pemerintah harus berpihak kepada suara-suara masyarakat Bali dan menahan diri dari menerima agenda asing yang tidak sesuai dengan kepentingan lokal," ungkapnya.
Sementara itu dilansir Tribun Bali, kegiatan PWF tersebut digelar Forum Pro-Demokrasi (Prodem) Bali.
Sekretaris Forum Pro-Demokrasi Bali, Roberto Hutabarat mengatakan kegiatan PWF didatangai kelompok ormas meminta acara dibubarkan, pada Senin kemarin.
Baca juga: WWF ke-10, Putu Rudana Ungkap Parlemen Indonesia Telah Buat Terobosoan Sebagai Pejuang Air
Padahal menurutnya, PWF 2024 adalah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.
“Kelompok Ormas PGN dalam melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang memaksa, mengintimidasi serta melanggar hukum."
"Tercatat bahwa kelompok ini melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa, dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum,” jelas Robert.
Prodem meminta pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024.
