TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pihak menghadiri pertemuan yang digelar di Mapolda Sumatera Barat, Kamis (27/6/2024).

Pertemuan tersebut, dilakukan untuk mendalami kasus kematian AM, siswa SMP di Kota Padang yang diduga tewas karena dianiaya anggota polisi dan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran.

Sejumlah pihak yang hadir di pertemuan tersebut, yakni Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kapolda Sumbar dan jajarannya.

Kadir juga Komnas HAM, Ombudsman, ahli forensi, LBH Padang, keluarga korban, dan terakhir saksi kunci berinisial A.

A sendiri merupakan rekan korban, yang pada hari kejadian, A dan korban sedang berboncengan.

Mengutip TribunPadang.com, Benny Mamoto pun mengapresiasi adanya pertemuan ini.

Pertemuan ini bisa membuat sejumlah pihak bisa menyampaikan berbagai masalah pada saat kejadian.

"Di sisi lain ada saksi-saksi yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian, dan ini langsung di cross check,"

"Ini suatu langkah menurut kami bagus. Karena apa? inilah wujud transparansi dari Polri," ungkapnya.

Benny menuturkan, dari pihak Polda Sumbar pun sudah menyatakan, ada 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar yang terbukti melanggar kode etik saat mengamankan 18 orang remaja terduga pelaku tawuran di Padang.

17 anggota kepolisian tersebut, melakukan kekerasan sebagai upaya pencegahan atau pembubaran aksi tawuran di kawasan By Pass, Minggu (9/6/2024) lalu.

Baca juga: Update Siswa SMP di Padang Tewas: 17 Anggota Sabhara Polda Sumbar Lakukan Kesalahan Prosedur

"Apa yang beredar di media, beberapa terbukti. Seperti menyulut rokok, memukul, menendang dan sebagiannya itu sudah diakui. Hanya memang perlu tahap lanjutan. Karena apa? Siapa yang nyulut, yang disulut ngomong saya enggak kenal namanya karena berpakaian preman,"

"Ini perlu didalami dengan pengenalan wajah," kata dia.

Selain itu, Benny juga menuturkan, tim ahli forensik yang hadir di pertemuan juga menjelaskan beberapa hal.