TRIBUNNEWS.COM - Sidang praperadilan lanjutan terkait status tersangka Pegi Setiawan dilanjutkan hari ini, Selasa (2/7/2024).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pihak Pegi Setiawan menyebut, ada lima hal yang dianggap melanggar prosedur hukum.

Menurut salah satu kuasa hukum Pegi, Toni RM, menuturkan lima poin tersebut, di antaranya yakni soal penyitaan motor milik pegi.

Ada dua unit motor yang pada 2016 lalu disita tanpa adanya penetapan pengadilan.

Dua motor tersebut, yakni Suzuki Smash warga ungu milik Pegi dan Yamaha Jupiter milik pamannya.

"Hal ini melanggar Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat sehingga penyitaan dua unit sepeda motor pada tahun 2016 tersebut tidak sah,” ujar Toni, dikutip dari TribunJabar.id.

Selain itu, penetapan daftar pencarian orang (DPO) juga disebut Toni melanggar prosedur.

Pasalnya, pada 14 Mei 2024 lalu, Polda Jabar menetapkan tiga orang DPO, Andi, Dani, dan Pegi alias Perong.

Namun, ciri-ciri Perong tersebut dinilai berbeda dengan Pegi Setiawan.

“Status Pegi Setiawan belum tersangka saat penetapan DPO, yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,” ucapnya.

Toni menambahkan, penanggapan kliennya juga dianggap melanggar Pasal 17 KUHAP.

Baca juga: INFOGRAFIS: Catatan Polda Jabar di Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Pegi Setiawan

Pegi ditangkap pada bulan Mei lalu tanpa adanya status tersangka.

“Pegi Setiawan tidak pernah diperiksa dalam tahap penyidikan sehingga penangkapan Pegi Setiawan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” jelas Toni.

Kemudian, soal penetapan tersangka Pegi yang dianggap cacat hukum.

Penetapan tersangka diketahui harus berdasarkan minimal dua alat bukti.

“Sejak tahun 2016, Pegi Setiawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi terkait perkara pembunuhan Vina-Eki Cirebon."

"Penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” katanya.

Terakhir soal penyitaan rapor hingga ijazah Pegi tanpa adanya penetapan pengadilan.

"Hal ini melanggar Pasal 38 ayat (1) KUHAP sehingga penyitaan rapot dan ijazah Pegi Setiawan tidak sah,” ujarnya.

9 Tuntutan Pihak Pegi Setiawan

Sementara itu, pada sidang praperadilan pertama yang digelar Senin (1/7/2024), pihak kuasa hukum Pegi Setiawan membacakan sembilan tuntutan kepada majelis hakim.

Berikut sembilan tuntutan Pegi Setiawan yang dirangkum dari tayangan YouTube Kompas TV:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon (Pegi Setiawan) untuk seluruhnya.

2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon, berdasarkan surat keterangan surat nomor S.TAP90/5/Res.1.24/2024/Direskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta yang berkaitan seluruhnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

3. Menyatakan tindakan termohon (Polda Jabar) menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tidak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana, dan atau pembunuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau Pasal 340 dan atau Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana oleh Polri di Polda Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Baca juga: Polda Jabar Yakin Pegi Tak Ada di Bandung saat Pembunuhan Vina Cirebon, Singgung Bukti Ini

4. Menetapkan surat ketetapan tersangka Nomor S.TAP/90/5/Res.1.24/2024/Direskrimmum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum.

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyelidikan kepada pemohon.

7. Memerintahkan termohon untuk melepaskan termohon.

8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya, seperti sedia kala.

9. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tindakan Polisi Terkait Pegi Dalam Kasus Vina Cirebon Dipersoalkan, Termasuk Penyitaan Motor

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Eki Yulianto)