TRIBUNNEWS.COM - Seorang anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat periode 2024-2029 berinisial HA, viral di media sosial.

Ia disorot warganet karena tetap dilantik dan masih berkeliaran padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak.

Elemen masyarakat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi masyarakat, hingga mahasiswa mendesak Polres Singkawang segera menahan HA.

Terlepas dari berita di atas berapa harta kekayaan HA, anggota DPRD Singkawang tersangka kasus pencabulan anak?

Diketahui HA memiliki kekayaan mencapai Rp 1.538.607.348.

Jumlah tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK) tanggal 13 Juni 2024.

Harta kekayaan terbesar HA disumbang dari aset tanah dan bangunan.

Ia mempunyai dua petak tanah dengan harga total Rp3.090.280.000.

Meskipun demikian, HA juga dilaporkan memiliki utang sebanyak Rp1.831.400.000.

Berikut rincian lengkapnya:

• Tanah Dan Bangunan Seluas 8 M2/20 M2 Di Kab / Kota Kota Singkawang , Hasil Sendiri Rp. 340.280.000.
• Tanah Dan Bangunan Seluas 4.5 M2/20 M2 Di Kab / Kota Kota Pontianak , Hasil Sendiri Rp. 2.750.000.000
• Motor, Honda Vario Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp. 25.000.000
• Mobil, Toyota Avanza G Tahun 2010, Hasil Sendiri Rp. 85.000.000
• Motor, Honda Supra Fit Tahun 2007, Hasil Sendiri Rp. 2.500.000
• Harta Bergerak Lainnya Rp. 100.000.000
• Surat Berharga Rp. ----
• Kas Dan Setara Kas Rp. 67.227.348
• Harta Lainnya Rp. ----
• Sub Total Rp. 3.370.007.348
• Utang Rp. 1.831.400.000
• Total Harta Kekayaan Rp. 1.538.607.348

Baca juga: Tersangka Pencabulan Terhadap Anak Dilantik Jadi Anggota DPRD Singkawang Kalbar

Profil singkat

Dirangkum dari infopemilu.kpu.go.id, HA lahir di Capkala 23 Desember 1965. Kini ia sudah berusia 59 tahun.

Tidak banyak informasi yang disajikan oleh website KPU.

HA hanya menuliskan motivasinya menjadi anggota DPRD karena ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pada Pileg 2024, dirinya maju melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ia maju di Dapil Singkawang 4.

HA meraih 1.554 suara sah dan menjadikan caleg dengan suara terbanyak di dapil ini.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun 2024.

HA kemudian dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang periode 20024-2029 hari ini.

Perkembangan kasus

Diketahui korban dalam kasus ini adalah anak berusia 13 tahun.

Penasehat Hukum (PH) korban, Roby Sanjaya menegaskan, HA sudah berstatus tersangka sejak 16 Agustus 2024 lalu.

"Sejak penetapan tersangka terhadap kasus asusila anak di bawah umur ini belum ditangkap," katanya, dikutip dari TribunSingkawang.com.

Roby menilai seharusnya HA sudah ditahan.

Oleh karenanya dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Khatulistiwa (LBH RAKHA) akan mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Kasus ini melibatkan anak di bawah umur, dan ini menjadi prioritas kami dari LBH."

"Tidak ada istilah untuk damai dengan pelaku, ini harga mati bagi kami," tegasnya.

Diketahui yang bersangkutan sempat menyerahkan surat sakit dengan batas akhir 27 September 2024.

Namun pada kenyataan, HA ikut gladi bersih dan acara pelantikan pada 17 September 2024.

Terakhir Roby mendesak agar HA segera ditahan.

"Polres Singkawang untuk segera melakukan penahanan tersangka sesuai dengan perundang-undangan," tegasnya.

Baca juga: Ini Tampang ASN di Singkawang yang Jual Konten Penyiksaan Kera, Terungkap Sosok Pembeli Video

Penjelasan kuasa hukum

Kuasa hukum HA, Akbar Hidayatullah menuding pihak penyidik tidak profesional dalam menangani kasus kliennya.

Ia juga merasa keberatan dengan gelar perkara yang telah dilakukan Polres Singkawang.

"Kami jelas keberatan, dan kami sampaikan di Gelar Perkara Khusus (GPK) kalau itu jelas dan betul kami keberatan bahwa di penyelidik tidak berprofesional," tegasnya, dikutip dari TribunSingkawang.com.

Akbar menilai penetapan HA sebagai tersangka kasus pencabulan anak tidak memiliki dasar.

Terlebih, menurutnya, tidak ada bukti kuat.

"Kemudian status tersangka tidak cukup bukti dan prematur, kami dalilkan begitu di GPK," ucapnya.

Sehingga, Akbar meminta polisi melakukan penyelidikan ulang.

Ia berharap aparat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Yang kami mohonkan, karena adanya rangkaian penyelidikan yang tidak diselenggarakan secara profesional, PRESISI dan kemudian juga ada yang tidak dilengkapi terdahulu lalu tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka," tutupnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id dengan judul Kuasa Hukum Tersangka HA, Gelar Upaya GPK Karena Menilai Barang Bukti Tidak Cukup

(Tribunnews.com/Endra)(TribunPontianak.co.id/Widad Ardina)