TRIBUNNEWS.COM, BANGKA- Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung dibuat gusar beredarnya isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji.

Pemotongan TPP dan gaji ini disebut-sebut diperuntukkan untuk Pilkada ulang di Kota Pangkalpinang.

 Namun, itu tersebut dibantah Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama.

Baca juga: PPPK Nakes Tangsel Soroti Ketimpangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Budi memastikan bahwa tidak akan ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS maupun honorer.

"Saya tegaskan bahwa isu mengenai pemotongan TPP ASN dan gaji honorer itu tidak benar. Saya maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak pernah menyatakan hal tersebut," ujar Budi saat ditemui Bangkapos.com, Senin (2/12/2024).

Budi menambahkan, banyak pesan yang masuk melalui WhatsApp-nya terkait kabar ini. Menurutnya, informasi ini muncul seiring dengan pembicaraan mengenai defisit anggaran yang dialami Kota Pangkalpinang.

Namun, ia menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

"Kalau kita potong TPP atau gaji honorer, bagaimana kesejahteraan pegawai kita? Ini berdampak pada daya beli mereka. Sampai Desember ini, kami akan melakukan penghematan belanja yang tidak mendesak, dan berharap ada sisa lebih (Silpa) untuk membantu mengurangi defisit di tahun depan," jelas Budi.

Budi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani kebijakan apapun yang memuat pemotongan TPP atau gaji honorer. Menurutnya, efisiensi belanja bisa dilakukan tanpa mengorbankan hak pegawai.

"Kalau sampai ada kebijakan pemotongan, saya pastikan tidak akan saya tandatangani. Kegiatan kita tidak hilang, tapi kita kurangi sesuai kebutuhan. Kami akan tagging kegiatan prioritas untuk tahun 2025 nanti," tegasnya.

Baca juga: Kronologis Suami di Pangkalpinang Bunuh Istri dan Anak: Pelaku Main Judi Online dan Tenggak Racun 

Terkait pelaksanaan Pilkada ulang di Pangkalpinang, Budi menyebutkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, isu pemotongan TPP dan gaji honorer untuk menambah anggaran Pilkada ulang terlalu jauh dari kenyataan.

"Pembahasan soal anggaran, apalagi sampai menyentuh hak pegawai, belum ada sama sekali kearah sana," ujarnya.

Budi berharap agar masyarakat, khususnya ASN dan honorer, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak benar ini. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan pegawai di tengah tantangan anggaran yang ada.