Pemprov Kaltim Berupaya Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah Tanpa Bebankan Masyarakat di IKN
Akmal mengatakan, Pemprov Kaltim berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani kehidupan masyarakat Ibu Kota Negara (IKN).
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani kehidupan masyarakat Ibu Kota Negara (IKN).
“Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” ucap Akmal usai menerima 3 penghargaan di Ajang APBD Award 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Dalam acara tersebut Pemprov Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi.
Menurut Akmal, Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.
“Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” sebutnya.
Akmal mengakui, lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.
Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain.
Sedangkan pihaknya mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD.
Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah.
Kemudian menaikkan pajak alat berat yang selama ini belum tersentuh padahal kontribusinya bisa sangat besar bagi PAD.
Akmal mengakui pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi primadona untuk pendapatan provinsi.
Namun demikian dirinya juga harus memahami suasana kebatinan pemilik kendaraan.
“Jadi artinya jangan dinaikkan PKB. Namun sesungguhnya yang kami dorong adalah bagaimana menggugah pemilik kendaraan agar membayar pajak mereka tepat waktu dan menjadi pembayaran pajak yang disiplin,” kata Ahmal.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.