Penasihat Ahli Kapolri Lega PK Terpidana Kasus Vina Ditolak, Polisi Tidak Perlu Repot Lagi
Penasihat Ahli Kapolri, Aryanto Sutadi mengaku lega dengan hasil PK 7 terpidana kasus Vina ditolak MK sehingga Polisi tak perlu repot lagi.
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat Ahli Kapolri Aryanto Sutadi mengatakan hasil peninjauan kembali (PK) 7 terpidana kasus Vina Cirebon sesuai dengan prediksinya yakni ditolak.
Sekaligus Aryanto Sutadi juga mengaku lega dengan ditolaknya PK, maka polisi tidak perlu repot lagi.
"Saya lega akhirnya PK-nya diputus, lega karena sesuai dengan prediksi saya," katanya dikutip dari YouTube Tv One, Jumat (20/12/2024).
Seperti diketahui PK 7 terpidana kasus Vina ditolak oleh Mahkamah Agung.
Juru bicara MA, Yanto, mengatakan kalau PK para terpidana ditolak karena tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh hakim.
Selain itu, PK para terpidana juga dianggap tidak memiliki bukti baru.
"Saya tidak tahu novumnya seperti apa, yang jelas tidak ada kebaruan," kata Yanto.
Lebih lanjut, menurut Aryanto Sutadi, putusan PK ini juga bisa mencerahkan masyarakat yang mengawal kasus ini.
"Bahwa kasus ramai-ramai ini sejak dulu, kira-kira dua bulan yang lalu, ini nanti hanya bisa dicerahkan dengan putusan PK. Jangan menyalahkan sana sini dulu, sekarang sudah diputus kan," beber dia.
Baca juga: Toni RM Cium Ada Aroma Tak Beres di Penolakan PK Terpidana Kasus Vina, Upaya Lindungi 3 Instansi
Menurut Aryanto, sejak dulu dirinya mengaku bersyukur jika PK ditolak atau diterima.
Jika PK ditolak, kata Aryanto, itu artinya polisi tak perlu repot lagi.
"Dari dulu saya mengatakan, mau ditolak syukur, mau diterima syukur juga. Kalau ditolak berarti kita polisi sudah tidak repot-repot lagi ya," kata dia.
Namun jika diterima, maka harus dilakukan penyidikan dari awal lagi.
"Tapi kalau diterima berarti kan disidik ulang. Saya mengharapkan disidik ulang secara terbuka supaya rakyat tidak bertanya-tanya lagi," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.