Awang Faroek Ishak dijuluki Bapak Pembangunan Kaltim, tokoh penting terbentuknya provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Awang Faroek Ishak merupakan Gubernur Kaltim dua periode.

Setelah tidak menjabat Gubernur Kaltim, Awang Faroek terjun ke politik sebagai anggota DPR RI melalui Partai Nasdem.

Almarhum dijuluki Bapak Pembangunan Kaltim.

Selama menjabat di Bumi Etam, banyak infrastruktur dibangun, mulai dari jembatan, pelabuhan, sampai KIPI Maloy.

Baca juga: KPK Periksa Dayang Donna Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek, Dalami Soal Penerbitan IUP

"Kami kehilangan seorang pemimpin visioner, tokoh pembangunan, dan panutan yang telah memberikan dedikasi luar biasa bagi kemajuan Kalimantan Timur. Semangat, pemikiran, dan jasa beliau akan selalu menjadi inspirasi bagi generasi penerus," tulis Pemprov Kaltim di Instagram.

"Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik, diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan, Selamat jalan, Bapak Pembangunan Kaltim. Kalimantan Timur berduka," tutup keterangan resmi Pemprov Kaltim.

Pada September 2021, Awang Faroek lebih dulu ditinggal anak laki-lakinya, Awang Ferdian Hidayat, yang meninggal dunia karena sakit.

Tokoh penting terbentuknya Kalimantan Utara 

Awang Faroek adalah sosok yang berperan dalam pemekaran Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi provinsi, setelah melepaskan diri dari Kalimantan Timur.

Semasa aktif di politik, ia lantang mendorong terbentuknya Provinsi Kaltara yang kala itu masih tergabung dalam Kaltim.

Tekad tersebut ia sampaikan dalam Pilgub 2008.

Saat itu ia berjanji akan memperjuangkan Kaltara sebagai DOB alias Provinsi ke 34 di Indonesia. 

"Alhamdulillah, sejak 2008 berdasarkan janji saya di Lapangan Agatis, bahwa saya akan berjuang sekuat tenaga agar mewujudkan Provinsi Kaltara. Kita harus bersyukur karena perjuangan ini akhirnya menuai hasil yang baik," tutur Awang Faroek, Selasa (7/5/2013) mengutip kaltimprov.go.id.

Dia mengingatkan, bahwa tujuan dibentuknya provinsi Kaltara adalah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memudahkan pelayanan publik di wilayah utara Kaltim.