Rimzah yang turun langsung ke lokasi menyayangkan adanya kejadian tersebut. 

Karena menurutnya, pihak DPRD Kota Malang selalu terbuka menampung serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kami telah siap menerima audiensi, dan semua fraksi juga sudah mendapat arahan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk duduk bersama," ujar Rimzah.

Dirinya mengungkapkan, pada intinya, DPRD Kota Malang berpegang pada prinsip untuk membangun ruang dialog bersama

"Saya baru saja berbuka puasa, dapat kabar dari teman-teman di kepolisian dan langsung turun ke lokasi."

"Saya mengapresiasi TNI-Polri yang cepat menangani situasi ini, sehingga tidak semakin memburuk," ungkapnya.

Sebelumnya, massa aksi sempat melemparkan dua bom molotov dan beberapa petasan ke arah Gedung DPRD Kota Malang pada pukul 18.18 WIB.

Bom molotov yang dilemparkan terlihat mendarat tepat di teras depan Gedung DPRD Kota Malang hingga mengeluarkan kobaran api.

Beruntung kobaran api tidak berlangsung lama karena langsung dipadamkan petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Malang yang berjaga di lokasi.

Massa aksi juga sempat membakar seragam loreng TNI sebagai simbol penolakan UU TNI.

Selain itu, massa juga mencoret-coret kapur dan cat semprot di aspal yang berisi tuntutan penolakan UU TNI.

Selain itu, mereka juga memasang spanduk dan menempelkan selebaran bertuliskan hal yang sama di pagar tembok gedung DPRD Kota Malang.

Berbagai kata-kata menarik ditulis oleh massa aksi, seperti "Supremasi Sipil", "Gusti Mboten Sare", dan "Reneo Orba Orde Baru Paling Baru".

Sebagian artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul Jumlah Korban Demo Malang Trending Gedung DPRD Berkobar Api: 10 Massa Aksi Hilang Kontak, Luka-luka

(Tribunnews.com/Rifqah) (SuryaMalang,com/Sarah Elnyora)