TRIBUNNEWS.COM - Nasib politik Bupati Pati Sudewo kini berada di titik krusial. 

Di tengah absennya dari panggung publik, DPRD telah mengaktifkan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan yang memicu kemarahan warga. 

Gelombang protes yang dipimpin Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu terus bergulir, menuntut pemakzulan dan akuntabilitas. 

Meski Sudewo menyatakan siap menghadapi proses konstitusional, tekanan publik, sorotan nasional, dan penyelidikan KPK membuat peluangnya untuk bertahan sebagai kepala daerah semakin dipertanyakan.

Kabupaten Pati kembali bersiap menghadapi gelombang protes besar. 

Senin (25/8/2025), Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu akan turun ke jalan untuk mengawal proses hak angket DPRD yang berpotensi berujung pada pemakzulan Bupati Sudewo. 

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi 13 Agustus yang sempat ricuh akibat kebijakan kenaikan PBB-P2. 

Di tengah tekanan publik dan sorotan nasional, Sudewo kini menunggu langkah DPRD yang akan menentukan nasib jabatannya.

Demo besar kembali digelar di Kabupaten Pati karena warga masih menuntut pemakzulan Bupati Sudewo. 

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi 13 Agustus yang sempat ricuh, dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen yang dinilai memberatkan masyarakat.

Meski kebijakan itu telah dibatalkan, warga tetap melanjutkan protes karena sejumlah kebijakan lain juga dipersoalkan, seperti:

Penolakan terhadap sistem lima hari sekolah

Kritik terhadap renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp2 miliar

Penolakan pembongkaran Masjid Alun-Alun Pati

Sorotan terhadap proyek videotron senilai Rp1,39 miliar