Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu, yang dipimpin Ahmad Husein, menyatakan aksi kali ini bertujuan untuk mengawal proses hak angket DPRD yang bisa berujung pada pemakzulan Sudewo. 

Mereka juga menegaskan bahwa aksi akan berlangsung damai dan tidak membuka posko donasi demi menjaga transparansi gerakan.

Koordinator inisiator aksi, Ahmad Husein, mengatakan kelompoknya hari ini memakai nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu meski mengklaim mewakili seluruh warga Pati.

Husein menegaskan bahwa tujuan aksi kali ini adalah mengawal proses hak angket DPRD dan mempertegas tuntutan agar Sudewo bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam pernyataannya, ia juga mengimbau peserta agar menjaga ketertiban dan mewaspadai potensi penyusup yang ingin memprovokasi kericuhan.

Rangkaian protes warga yang memuncak pada 13 Agustus lalu dipicu oleh kebijakan kenaikan PBB-P2 yang ditolak luas.

Aksi pada hari itu berujung pada bentrokan di sekitar kantor Bupati dan sejumlah kejadian anarkistis, termasuk pembakaran kendaraan dinas yang memicu perhatian aparat dan publik.

Kejadian tersebut kemudian mendorong DPRD Kabupaten Pati membentuk Pansus Hak Angket untuk menelaah dugaan maladministrasi dan keputusan kebijakan yang dipersoalkan warga.

Respons aparat dan pemerintah pusat turut mengalir.

Menurut catatan, pihak kepolisian menyebut unjuk rasa sebelumnya meski sempat anarkistis dapat dikendalikan, sementara Kementerian Dalam Negeri dan pejabat terkait mengimbau agar aksi lanjutan berlangsung secara damai dan tidak mengganggu pelayanan publik.

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan ketegangan antara tuntutan masyarakat dan kebutuhan menjaga keamanan serta kelancaran birokrasi pemerintahan di daerah.

Koordinator aksi menyatakan akan menempatkan posko pengawalan di depan kantor DPRD sejak pagi, dan menegaskan tidak membuka posko donasi sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi tuntutan dan menghindari praktik yang dapat menimbulkan kecurigaan.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati menyatakan proses pemeriksaan masih berjalan dan belum memastikan konsekuensi akhir bagi jabatan bupati, bila bukti cukup, mekanisme pemakzulan dapat ditempuh sesuai aturan.

Nasib Hak Angket di DPRD Pati saat ini berada dalam proses penyelidikan intensif dan berpotensi berujung pada pemakzulan Bupati Sudewo. Berikut perkembangan terbarunya:

Status Terkini Hak Angket DPRD Pati