Khudori menekankan pentingnya operasi pasar, terutama di daerah yang bukan penghasil beras, seperti kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, pemda dapat menggerakkan BUMD bidang pangan sebagai penyangga. Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki BUMD Food Station untuk menyalurkan beras subsidi.

“Memang upaya ini memerlukan anggaran. Berhubung anggaran DKI Jakarta cukup besar, itu bisa dilakukan. Tetapi bagi daerah produsen beras yang surplus seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, bisa menjadi stabilisator beras,” ujar Khudori.

Selain itu pemda juga bisa berperan sebagai pengawas, misalnya dengan memberi peringatan bila ada indikasi penyelewengan saat operasi pasar.

“Selama ini yang terjadi, jika ada dugaan penyelewengan langsung ditindak aparat penegak hukum. Padahal, pemda bisa lebih dulu memberikan peringatan,” katanya.

Upaya lainnya adalah dengan mengelola beras dari petani lokal agar cadangan tetap terjaga. Pemda bisa berbagi peran dengan Bulog sebagai penyerap gabah nasional. Namun hal ini memerlukan anggaran cukup besar untuk menyerap beras dari petani.

“Jika stok yang tersedia kurang, pemda bisa beli ke Bulog. Bulog selain punya tanggung jawab pelayanan sosial, juga punya peran komersial,” jelas Khudori.

Upaya - upaya ini kata dia, karena situasi perberasan sangat kompleks. Produsen tengah berjibaku dengan kenaikan harga gabah kering yang menembus Rp 6.500 per kilogram, bahkan di beberapa tempat mencapai Rp 8.000 per kilogram. Sementara itu, HET beras yang ditetapkan pemerintah acapkali tidak menutup ongkos produksi beras.